BPN Prabowo Kecewa KPU Minta Sidang Ajudikasi Ditunda

Reporter

Tempo.co

Editor

Amirullah

Selasa, 7 Mei 2019 19:33 WIB

Ketua KPU memimpin jalannya rapat pleno terkait berkas rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Luar Negeri pada rapat pleno di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Mei 2019. Rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu dan para saksi dari partai politik yang telah diberi mandat oleh ketua partai masing-masing. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno mengaku kecewa dan prihatin Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum bisa memberi jawaban terkait dua tuntutan yang dilaporkan kepada Bawaslu.

Baca: Sidang Gugatan Kubu Prabowo, KPU Belum Bisa Beri Jawaban

"Kami jelas kecewa dan prihatin. Kami sudah siapkan laporan dan agenda ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi dasco Ahmad di Jakarta pada Selasa, 7 Mei 2019.

Sidang ajudikasi gugatan BPN Prabowo terhadap KPU yang digelar Bawaslu pada Selasa, 7 Mei 2019, berlangsung singkat. Sidang hanya berlangsung sekitar delapan menit. Pihak KPU menyampaikan belum bisa memberi jawaban terhadap dua gugatan kubu Prabowo, yaitu soal dugaan kecurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan laporan soal lembaga survei hitung cepat. KPU meminta sidang ditunda.

Berbeda dengan KPU yang menyatakan belum siap, tim BPN mengatakan telah menyiapkan saksi untuk memperkuat tuntutan mereka dalam persidangan. "Jangankan saksi fakta, kami juga sudah siapkan saksi ahli. Saksi fakta sekitar 2-3 orang, saksi ahli 1-2 orang," kata Dasco.

Advertising
Advertising

Tim BPN berharap, sidang ajudikasi yang akan kembali digelar pada Rabu, 8 Mei 2019 pukul 13.00 WIB, dapat digunakan dengan baik oleh KPU.

"Kami harap besok KPU sudah siap, sehingga kita bisa selesaikan agenda-agenda persidangan ini, karena hasilnya ditunggu oleh masyarakat luas Indonesia," lanjutnya.

Baca: Hadapi Sidang di Bawaslu, KPU Siapkan Bukti Situng KPU Tak Curang

Atas permintaan penundaan oleh KPU, Bawaslu memberi satu kali kesempatan kepada KPU dalam sidang ajudikasi yang akan dilaksanakan pada Rabu, 8 Mei 2019.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

5 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

19 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

19 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

20 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

21 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

23 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya