Pengamat: Anggota Koalisi Adil Makmur Mulai Tinggalkan Gerindra

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 6 Mei 2019 08:40 WIB

Prabowo Subianto bersama sekjen partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Dok Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, berbagai manuver yang dilakukan oleh partai anggota koalisi adil makmur, menunjukkan bahwa ada upaya meninggalkan Gerindra yang masih larut dalam klaim-klaim kemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Baca juga: Situng KPU: PDIP-Golkar-Gerindra Sementara Tiga Besar Pileg

Manuver yang dimaksud adalah saat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Jokowi, lalu Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bertemu dengan Jokowi, hingga kini ada pernyataan politikus PKS Mardani Ali Sera soal kampanye #2019gantipresiden telah usai.

"Apa yang terjadi di barisan 02 ini? Barisan ini mulai tidak kompak. Tiga dari empat partai resmi pendukung 02 seolah mengambil jalan berbeda dengan BPN, lebih khusus lagi dengan Gerindra dan barisan ulama pendukung pasangan 02," ujar Ray Rangkuti kepada Tempo pada Senin, 6 Mei 2019.

Rangkuti menilai, Demokrat, PKS, dan PAN seperti lebih memilih jalan menunda klaim kemenangan Prabowo-Sandi. Mereka juga terlihat tidak banyak mengkritik hasil situng KPU, yang diklaim 02 banyak kejanggalan.

"Sekalipun secara legal, koalisi ini masih berlaku, tetapi secara faktual, mereka nampaknya telah mencari jalan sendiri-sendiri, meninggalkan Gerindra dan barisan ulama pendukung 02 pada keyakinan kemenangan mereka," ujar Rangkuti.

Advertising
Advertising

Tindakan ini, ucap Rangkuti, juga menyiratkan ketidakyakinan akan klaim kemenangan yang sebelumnya mereka dengungkan. "Bahwa hasil quick count adalah hasil yang lebih dipercaya. Artinya, lambat tapi pasti, tiga partai ini lebih menyerahkan hasil pilpres pada perhitungan manual KPU dan berusaha menghindar dari klaim kemenangan," ujar Rangkuti.

Sampai saat ini, memang Gerindra yang kencang mengkritik KPU. Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sampai menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan KPU atas dugaan kesalahan administrasi pada Kamis, 2 Mei 2019.

Baca: Real Count KPU, Gerindra dan PKS Terpaut Tipis di DKI

Keesokan harinya, giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyambangi kantor KPU untuk mendesak penghentian Situng KPU untuk sementara.

Terkait dengan koalisi pendukung Prabowo, Sufmi sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya meyakini koalisi masih tetap solid. Hal itu disampaikan setelah adanya pertemuan AHY dengan Jokowi.

"Kami masih yakin dan percaya bahwa Partai Demokrat dan partai koalisi lain masih tetap solid bersama Koalisi Adil Makmur," ujar Dasco di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

Menurut Dasco, pihaknya tidak bisa melarang pertemuan dari partai koalisi dengan pemerintah. Namun, dia tetap percaya partai politik di Koalisi Adil Makmur masih solid walaupun beberapa pimpinan partai tersebut mengadakan pertemuan dengan Jokowi. "Karena ini kan politik, dinamis dan itu hak politik dari masing-masing partai politik," kata dia.

Catatan:
Artikel berita ini telah diubah karena ada penambahan informasi untuk kelengkapan pada Senin, 6 Mei 2019, pukul 22.27 WIB.

Berita terkait

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

18 menit lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

5 jam lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

8 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

18 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

21 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya