Merapat ke Jokowi Dianggap Paling Rasional bagi PAN dan Demokrat

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Sabtu, 4 Mei 2019 08:36 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 2 Mei 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dua hari yang lalu, tak bisa dipandang sebagai silaturahmi biasa. "Jelas itu pertemuan politik," ujar Rangkuti saat dihubungi Tempo pada Jumat malam, 3 Mei 2019.

Baca: Soal AHY Ketemu Jokowi, Fadli Zon: Terserah Orang Mengambil Sikap

Rangkuti menilai, bagi AHY, pemilu telah usai. Banyak pertimbangan untuk menatap masa depan dan membangun koalisi politik baru, serta melakukan penjajakan ke koalisi lain. Menunggu, apalagi larut dalam asumsi kecurangan, ujar dia, hanya membuat lambatnya membuat keputusan politik strategis untuk masa depan.

"Masa depan AHY masih panjang. Pilihan paling rasional tentu bekerjasama dengan pihak yang sementara diunggulkan sebagai pemenang. Dalam rangka itulah pertemuan AHY dengan Jokowi itu bisa dibaca," ujar Rangkuti.

Seperti AHY, ujar dia, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga melakukan manuver-manuver politik pascapencoblosan. Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu juga bertemu dengan Jokowi. Rangkuti membaca pertemuan ini sebagai tanda-tanda akan merapatnya PAN ke koalisi Jokowi.

Advertising
Advertising

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, jika Demokrat dan PAN merapat, maka koalisi Jokowi juga mendapat keuntungan. "Barisan mereka akan semakin kuat," ujar Adi saat dihubungi terpisah.

Baca: Istana: Pertemuan Jokowi - AHY untuk Turunkan Ketegangan Politik

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tak ambil pusing dengan berbagai manuver anggota koalisinya pascapencoblosan. "Terserah. Orang kan bisa saja mengambil sikap nantinya," ujar Fadli Zon saat ditemui di kantor KPU RI Jakarta pada Jumat petang, 3 Mei 2019.

Toh, ujar Fadli, partai-partai tersebut yang memilih sendiri bergabung ke koalisi Adil Makmur dalam pemilihan presiden 2019 ini. "Mereka sendiri kan yang memilih berada di kubu kami," ujar Fadli.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

12 jam lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

13 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

17 jam lalu

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya