TEMPO.CO, Bogor - Anggota Dewan Pengarah Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3, Bachtiar Nasir, mengatakan ijtima digelar tidak untuk melangkahi peran Majelis Ulama Indonesia. Ia menegaskan, musyawarah ini muncul karena kekhawatiran yang muncul di masyarakat terkait kecurangan di pilpres 2019.

Baca: Ijtima Ulama Ketiga, Sentul Mulai Dipenuhi Peserta Pertemuan

"Rupanya masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih konkret dan ingin mendengarkan opini selain dari MUI," kata Bachtiar saat ditemui di lokasi Ijtima, di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Mei 2019.

Bachtiar mengatakan sebelum adanya rencana ijtima ketiga, diantara para ulama sudah ada arahan terkait sikap. Tapi kemudian hal tersebut dirasa kurang cukup, sehingga perlu untuk bertemu bersama.

Dia mengatakan sebenarnya MUI sudah mengeluarkan arahan yang telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan MUI yang dipimpin Din Syamsuddin, Sekretariat Jenderal MUI. Namun, Bachtiar mengatakan kekhawatiran masyarakat masih besar.

Ia mengatakan bisa jadi posisi Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi calon wakil presiden Joko Widodo, menjadi alasannya. Meski berstatus sebagai ketua umum nonaktif, namun Ma'ruf masih merupakan bagian dari MUI.

"Karena itulah para simpul tokoh umat ini meminta kami untuk duduk bersama untuk memberikan kejelasan pada umat yang meminta pada kami. Apa yang sebetulnya kami arahkan pada mereka di luar MUI, yang mereka tak dapatkannya di MUI," kata Bachtiar.

Bachtiar mengaku ijtima tak memiliki kepentingan politik apapun. "Ini bukan untuk kepentingan-kepentingan politik semata. Tapi lebih kepada tuntutan masyarakat yang meminta arahan dari para ulama. Meminta fatwa para ulama," kata dia.

Baca: Ijtima Ulama Ketiga, JK: Jangan Sampai Berdasarkan Politis

Ijtima Ulama ketiga dibagi ke dalam tiga agenda utama. Yang pertama adalah paparan dari tim pemenangan dan relawan pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Yang kedua adalah paparan para ahli hukum dan tata negara, juga politik.

Agenda terakhir adalah pengambilan keputusan sikap ulama dan pemberian rekomendasi. Rencananya, Prabowo Subianto akan hadir di agenda terakhir ini.