TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Wilayah NU (Nahdlatul Ulama) Jawa Timur Marzuki Mustamar meminta Joko Widodo alias Jokowi - Ma'ruf Amin tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi yang bergabung ke kubu pemerintah kelak. Dia menyampaikan hal itu saat Ma'ruf Amin bertandang ke kantor PW NU Jawa Timur di Surabaya.

Ma'ruf bertandang ke kantor PW NU Jawa Timur untuk bersilaturahmi dan berterima kasih atas bantuan NU dan warga Jawa Timur dalam Pemilihan Presiden 2019. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan Jokowi-Ma'ruf memperoleh hampir 70 persen suara di wilayah ini.

Berita terkait: Membaca Arah Dukungan PAN Pasca Pertemuan Jokowi-Zulhas

"Saya usul, supaya jangan sampai Menteri Agama dan Mendiknas," kata Maruzki Mustamar, Ahad, 28 April 2019, saat membuka acara pertemuan itu. Dia mengaku mendapatkan informasi ada beberapa partai yang awalnya tak mendukung pasangan nomor urut 01 belakangan hendak bergabung.

Marzuki tak menyebutkan partai politik yang dimaksudkan itu. Menurut informasi yang diterima Marzuki, partai tersebut meminta jatah menteri kepada Jokowi. Jika permintaan itu dikabulkan, kata dia, seyogianya bukan jabatan Menteri Agama dan Menteri pendidikan.

Ketika ditanya apa alasannya, dia hanya menjawab bahwa itu merupakan usulan dari kiai di Jawa Timur. "Itu yang bisa jawab kiai, kenapa itu harus direbut NU.”

Marzuki juga mewanti-wanti Jokowi agar memastikan partai yang ingin bergabung itu benar-benar mendukung pemerintah. Dia tak ingin loyalitas partai itu hanya berada di tingkat elite, tapi bawahannya tetap menentang pemerintahan yang akan dibentuk jika kelak Jokowi-Ma'ruf menang Pilpres 2019.

Ma'ruf hanya menjawab singkat saat ditanya, berapa jatah menteri yang akan diberikan kepada kader NU. "Nantilah," kata Marzuki.

AJI NOEGROHO (Surabaya)