TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nasidik mengingatkan pasangan usungannya, yakni Prabowo Subianto–Sandiaga Uno, bahwa hanya ada jalan konstitusional untuk memperjuangkan keyakinan dan keadilan. Dia tak menampik pernyataannya itu, antara lain, terkait adanya wacana people power yang muncul di kubu Prabowo.

Berita terkait: Pengamat: Target People Power, Delegitimasi hingga Menakut-nakuti

Rachland menegaskan Partai Demokrat akan tetap solid bersama Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Meski begitu, hal ini tak menghalangi partainya tetap bersikap kritis. "Sebagai kawan, apabila diperlukan, kami juga selalu mengingatkan," kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 28 April.

Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo – Sandi saat ini telah mendeklarasikan kemenenangan dalam Pilpres 2019 berdasar hasil hitung manual (real count) internalnya. Mereka juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga netralitas.

Sebelumnya, Amien Rais sempat memunculkan wacana perlunya gerakan people power, jika KPU melakukan kesalahan.

Rachland mengaksan people power dan semua bentuk protes damai adalah bagian dari hak menyatakan pendapat. Hal itu dijamin oleh konstitusi dan norma internasional hak asasi manusia. Namun ia juga mempertanyakan apakah langkah ini tepat di tengah situasi saat ini. "Soalnya, apakah itu benar-benar diperlukan?"

Terkait situasi koalisi, Rachland Nasidik menegaskan belum ada niat Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pro pemerintah. Saat ini, Demokrat tetap teguh berada di kubu oposisi bersama Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. "Kami dikenal sebagai anggota koalisi yang kritis, bukan oportunis. Kami tidak meninggalkan kawan yang sedang mengalami kesulitan," kata dia