TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menantang Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin untuk mendukung dibentuknya tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Andre secara khusus menujukan tantangannya kepada Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto.

Baca: Dorong TPF Kecurangan Pemilu 2019, BPN Prabowo Jelaskan Alasannya

"Saya tantang Hasto berani enggak bikin tim pencari fakta," kata Andre kepada wartawan, Sabtu, 27 April 2019.

Andre menyampaikan tantangan ini kepada Hasto lantaran Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sebelumnya menantang BPN Prabowo-Sandiaga. Hasto menantang kubu Prabowo membuka data perhitungan formulir C1 yang dimiliki BPN.

Andre mengatakan TPF itu bertujuan mengungkap kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, hingga pascapencoblosan pemilihan Pemilu 2019. Dia pun menyebut Hasto semestinya berani jika kubunya tidak curang.

"Saya tantang Hasto, Anda berani enggak menerima itu. Kalau Anda enggak curang pasti berani," kata politikus Partai Gerindra ini.

Andre mengatakan TPF itu nantinya bisa berisikan perwakilan TKN, BPN, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian perwakilan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pakar, pengamat, hingga mahasiswa.

Kubu Prabowo-Sandiaga tengah mendorong dibentuknya TPF kecurangan pemilu. Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan kubunya ingin pelbagai temuan dugaan kecurangan pemilu diungkap dengan jelas.

"Ketika ada civil society, pihak independen yang usulkan bentuk TPF, kami menyambut baik," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019.

Sudirman mengklaim koalisi Prabowo-Sandiaga amat prihatin dengan maraknya kecurangan yang terjadi di banyak daerah. Dia mencontohkan banyaknya kasus pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai daerah, pencoblosan surat suara di Malaysia, pembakaran surat suara di Papua, dan sebagainya.

Sudirman juga mengungkit data daftar pemilih tetap (DPT) yang menurut BPN bermasalah. Sejak sebelum pemilu, BPN berkali-kali menyebut ada 17,5 DPT janggal lantaran bertanggal lahir sama di 31 Desember, 1 Juli, dan 1 Januari.

Kendati begitu, Sudirman mengklaim sikap mendukung TPF ini tak berkaitan dengan menang atau kalahnya Prabowo-Sandiaga. Dia mengatakan persoalan kecurangan harus diungkap demi pemilu yang bersih dan demokrasi yang sehat.

Baca: Masih Bisa Tangani Masalah, KPU Berpendapat Belum Perlu Ada TPF

"Apa pun hasilnya (menang atau kalah), soal-soal ini harus diangkat ke permukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pelaku demokrasi kepada rakyat," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.