Bupati Mandailing Natal Mundur, BPN: Mirip Membuka Kotak Pandora

Selasa, 23 April 2019 23:48 WIB

Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution. Wikipedia

TEMPO.CO, Medan - Permohonan berhenti Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, usai kekalahan capres petahana Joko Widodo atau Jokowi didaerahnya mengindikasikan adanya tekanan untuk memenangkan calon tertentu dalam Pilpres 2019.

Menurut Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, permohonan berhenti Bupati Dahlan bagai membuka kotak Pandora.
Baca : Bupati Mandailing Natal Ingin Mundur karena Sedih Jokowi Kalah

“Sudah ada Bupati yang mundur. Sebenarnya itu membuka kotak Pandora, betapa tingginya tekanan untuk memenangkan calon tertentu,” ujar Tim Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional, Raden Muhammad Syafi’i, saat dihubungi pada Selasa malam, 23 April 2019.

Raden mengatakan dari surat permohonan berhenti Bupati yang banyak beredarnya, tertulis hasil Pemilihan Presiden sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Artinya, tekanan kepada Bupati Dahlan untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin begitu besar di Kabupaten Mandailing Natal.

Indikasinya semakin kuat karena Bupati Dahlan sampai siap menyatakan mundur jika target yang ditetapkan tidak tercapai.

Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution mengundurkan diri setelah pemilu 2019.

Menurut Raden, jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja dengan baik, maka tekanan-tekanan serupa yang mungkin terjadi didaerah lain juga bisa diungkap.

Selain itu, Raden juga menyampaikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini menjadi yang paling brutal. Musababnya, asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau Luber dan Jurdil, tidak berjalan.

“Tapi sekarang itu tidak terjadi. Karena yang tidak milih juga ada yang suara yang sudah dicoblos sebelumnya. Kalau dibilang umum memang umum. Tapi ada juga yang harusnya memilih tapi tidak bisa memilih dengan alasan seperti habis surat suar,” lanjut Raden.

Begitu pun dengan unsur bebas yang juga tidak terpenuhi. Terbukti dengan peran serta yang sangat kentara dari oknum aparat. Beberapa diantaranya seperti yang menimpa Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra diberbagai daerah.

Simak juga :
Kubu Jokowi Sebut Mantu Jokowi Tak Tekan Bupati Mandailing Natal

Menurut Raden, sebagai caleg yang mendukung pasangan calon (paslon) Presiden 02, dituduh melakukan praktek politik uang. Padahal diklaimnya, caleg tersebut hanya membawa uang saksi.

“Rupanya ada upaya memframing untuk membagi-bagi uang. Sedangkan ada paslon lain yang bagi-bagi uang justru dikawal oleh oknum-oknum aparat. Itu jelas bagi-bagi uang untuk money politik tapi aman saja,” Raden menegaskan dengan nada tinggi soal perlakuan yang berbeda terhadap capres 02...

Advertising
Advertising

Berita terkait

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

8 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

8 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

9 hari lalu

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

9 hari lalu

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

10 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

10 hari lalu

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

40 hari lalu

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.

Baca Selengkapnya

Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

58 hari lalu

Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

59 hari lalu

Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.

Baca Selengkapnya

AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

29 Februari 2024

AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPR) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan komitmennya untuk terus memberantas mafia tanah.

Baca Selengkapnya