Kubu Jokowi Minta KPU Buka Data C1 agar Tidak Ada Klaim Sepihak

Reporter

Dewi Nurita

Minggu, 21 April 2019 18:38 WIB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta- Kubu Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengunggah data scan C1 dari setiap tempat pemungutan suara atau TPS ke sistem informasi penghitungan suara (Situng) agar bisa diakses oleh publik.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan menampilkan data scan C1 diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat dan klaim-klaim sepihak oleh masing-masing kubu terkait perolehan suara paslon.

Baca: Ruhut Sitompul Tantang Kubu Prabowo Buka Data Exit Poll

"Untuk itu kami merekomendasikan kepada KPU untuk secepatnya meng-upload seluruh dokumen C1 dan dinyatakan terbuka untuk publik," ujar Hasto di War Room TKN yang terletak di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Ahad, 21 April 2019.

Usai pemilu masing-masing kubu saling klaim menang berdasarkan real count internal. Bahkan Ahad siang TKN menunjukkan data terbaru dengan total data C1 yang masuk sebanyak 119.141. Dengan basis itu, dibobot berdasarkan proporsi pemilihnya, maka hasil akhirnya Jokowi-Ma'ruf mendapat 56,74 persen dan Prabowo-Sandi 43,26 persen.

Simak: Erick Thohir Kirim Surat Edaran Minta Relawan Jokowi Tak Ragu

Di sisi lain Prabowo Subianto telah mendeklarasikan diri sebagai presiden berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen real count dan C1 yang diinput tim internal mereka. Data tersebut diklaim berdasarkan C1 yang diinput dari 5.000 TPS.

Menurut Hasto sah-sah mengklaim menang. Namun klaim itu harus berdasarkan data C1 asli yang dapat dipertanggungjawabkan. "Hal ini diperlukan supaya jangan ada yang menciptakan keresahan baru dan mendorong pihak-pihak tertentu melakukan provokasi politik. Dengan meng-upload data C1, maka unsur-unsur tranparansi dalam pemilu itu dapat dilakukan oleh KPU," ujar salah seorang juru bicara kubu Jokowi itu.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

14 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

16 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya