TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) menantang balik Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno buka-bukaan soal sumber dana yang digunakan untuk melakukan real count dan exit poll dalam pemilihan presiden 2019. Asosiasi lembaga survei ini menilai masalah sumber pendanaan partai politik jauh lebih besar ketimbang pendanaan lembaga survei.

“Boleh saja, kalau BPN membuka dana untuk yang mereka lakukan, menurut saya lebih besar persoalan partai politik soal dana,” kata Ketua Umum Persepi Philip Vermonte di Hotel Morrissey, Jakarta, Sabtu, 20 April 2019.

Sebelumnya, juru bicara BPN, Andre Rosiade menantang lembaga survei untuk membuka sumber pendanaan. Dia mengatakan tak mungkin lembaga survei mengeluarkan sendiri dana untuk melakukan kegiatan survei hingga hitung cepat pilpres 2019.

BPN sendiri juga melakukan exit poll terhadap hasil pilpres 2019. Hasilnya, BPN mengklaim Prabowo-Sandi mendapatkan 55,4 persen suara; sementara Jokowi-Maruf 42,8 persen. Hal ini berbanding terbalik dari hasil hitung cepat maupun exit poll lembaga survei yang menyatakan Jokowi-Maruf mendapatkan jumlah suara lebih banyak ketimbang Prabowo-Sandi.

Namun, Philip mengatakan isu paling penting dalam kegiatan hitung cepat maupun exit poll bukan soal pendanaan, melainkan validitas data yang digunakan hasil hitung cepat lembaga survei. Dia mengatakan, lembaga survei dapat diaudit bila diduga melakukan hitung cepat dan exit poll yang tidak memenuhi standard ilmiah.

Baca: Cerita Jimly Asshiddiqie Ketika Prabowo Sujud Syukur di Al Azhar

Lebih jauh, Philip mempertanyakan sikap aktor politik yang mendukung hasil hitung cepat bila dinyatakan menang, namun sebaliknya menuding lembaga survei tidak berintegritas bila dinyatakan kalah. Menurut Philip sikap seperti itu justru buruk untuk demokrasi. “Tapi nanti semua akan indah pada waktunya (ketika KPU merilis hasil penghitungan resmi),” kata dia.