Bawaslu Minta Masyarakat Kawal Penghitungan Suara

Sabtu, 20 April 2019 14:19 WIB

Ka-ki: Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Ketua Bawaslu Abhan, dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan melakukan konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengajak masyarakat untuk mengawal penghitungan suara yang saat ini baru memasuki tahap hitung di tingkat kecamatan. Ia pun berharap para peserta pemilu untuk memaksimalkan peran saksi di setiap jenjang penghitungan.

Baca: Kedipan Mata Erick Thohir, Misteri Utusan Jokowi Bertemu Prabowo

“Alangkah baiknya rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi ada saksi. Jadi apabila ada keberatan-keberatan bisa diselesaikan di tingkat bawah,” ujar Abhan saat meresmikan pusat informasi penghitungan suara di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

Abhan menyebutkan, Bawaslu siap menampung laporan dari masyarakat yang menemukan indikasi adanya kecurangan di proses penghitungan suara. Sehingga, Bawaslu bisa langsung menindak hal tersebut sesuai dengan kewenangannya.

“Awasi betul, jangan sampai kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya ada data salah, kemudian tanpa terkoreksi,” ujar dia.

Ketua KPU Arief Budiman pin menyebutkan, apabila ditemukan bukti ada petugas KPU di daerah yang melakukan kecurangan, pihaknya tak segan memproses.

Advertising
Advertising

Dia mencontohkan kasus adanya kesalahan memasukkan data hasil penghitungan suara ke sistem informasi penghitungan suara (Situng). Bila itu dilakukan atas dasar kecurangan, pihaknya akan menyerahkan petugas itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca: Prabowo Sebut Quick Count Bohong, Lembaga Survei Angkat Bicara

“Kalau orangnya yang salah nanti saya serahkan pada DKPP kalau misalkan ada unsur yang memang dia sengaja berbuat salah,” ucapnya.

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya