MUI Minta Kedua Capres Tahan Klaim Kemenangan

Jumat, 19 April 2019 23:13 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin bersama wakil ketua Didin Hafidhuddin (kiri) dan Sekretaris Noor Ahmad, saat mengikuti rapat pleno ke-15 DP MUI dengan tema upaya bersama menghadapi ancaman terhadap NKRI, di Gedung MUI, Jakarta, 22 Februari 2017. Rapat ini membahas bahaya ideologi komunisme sebagai ancaman nyata terhadap eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga meminta pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran ideologi komunisme dengan penyadaran budaya melalui lembaga pendidikan dan keagamaan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO, Jakarta- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta kedua pasangan capres dan cawapres menahan diri saling klaim kemenangan. Din memperingatkan, klaim kemenangan itu berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

“Dapat dan telah menimbulkan euforia dari pendukung masing-masing. Hal mana potensial menimbulkan konflik,” ujarnya berdasarkan isi dari tausyiah kebangsaan yang dirilis MUI, Jumat 19 April 2019.

Din juga menyeru kepada masyarakat agar sabar menunggu penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. “Maka itu, meminta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu proses konstitusional,” katanya.

Berdasarkan tausyiah kebangsaan yang berisi tujuh poin imbauan tersebut, MUI pun mengkritik tersiarnya hasil hitung cepat di sejumlah media massa. Ia menuding hitung cepat menjadi satu di antara pemicu beragam reaksi dari masyarakat.

“Islam mengajarkan agar berhati-hati. Jangan sampai informasi menimbulkan kemudaratan dan kemafsadatan. Quick count selama ini menimbulkan kemudaratan dan kemafsadatan,” katanya.

Advertising
Advertising

Kepada para penyelenggara Pemilu, MUI kembali mengingatkan agar berlaku adil dan terbuka. Integritas penyelenggara Pemilu disebutkan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

“Maka KPU, Bawaslu, DKPP dan pihak keamanan untuk berlaku profesional, objektif, transparan, dan imparsial non partisan,” ujar Din Syamsuddin.

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

52 menit lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

1 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

2 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

3 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

5 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya