Menjelang Syukuran Kemenangan, Sandiaga Salat Jumat di At-Taqwa

Reporter

Fikri Arigi

Jumat, 19 April 2019 13:21 WIB

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, usai salat Jumat di Masjid At-Taqwa, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Jumat 19 April 2019. Tempo/ Fikri Arigi

TEMPO.CO, Jakarta - Satu jam sebelum salat Jumat, para pendukung paslon 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, berdatangan ke masjid At-Taqwa, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Hari ini, Jumat 19 April 2019, Prabowo dan Sandiaga dijadwalkan salat Jumat di masjid ini, sebelum menggelar syukuran kemenangan di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan.

Baca juga: Deklarasi Kemenangan Prabowo, Ekspresi Sandiaga, dan Manuver SBY

Sandiaga tiba di masjid At-Taqwa pada 11.45 WIB. Sedangkan Prabowo, tiba-tiba batal salat di masjid yang sama. Capres nomor urut 02 itu pindah salat di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Acara syukuran kemenangan Prabowo yang sebelumnya direncanakan berlangsung di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif menyampaikan soal perubahan lokasi tersebut.

Menurut Maarif, semula perayaan kemenangan itu bakal diawali dengan salat bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan dzikir di Monas pada malam harinya.

Baca: Jokowi Unggul Quick Count: Sujud Prabowo, Cegukan Sandiaga

Slamet mengatakan salah satu pertimbangan memindahkan lokasi acara adalah hari ini bertepatan dengan perayaan Jumat Agung atau wafatnya Isa Almasih. Ia beralasan tidak ingin membuat masyarakat Kristiani yang beribadah di sekitar Istiqlal terganggu karena lokasi masjid itu berhadapan dengan Gereja Katedral.

Advertising
Advertising

"Agar tetap kita toleransi dengan mereka, ibadah mereka tidak terganggu. Itu salah satu pertimbangan yang diputuskan sore tadi (kemarin sore)," kata dia, Kamis, 18 April 2019.

Syukuran kemenangan ini, merupakan lanjutan dari deklarasi kemenangan Prabowo di pemilihan presiden 2019. Prabowo mengklaim kemenangan ini berdasarkan hasil rekapitulasi C1 yang dilakukan timnya di berbagai daerah telah mencapai 61 persen. Sedangkan di sisi lain, sejumlah lembaga survei mencatat keunggulan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil hitung cepat.

Baca: Isu Perseteruan Prabowo dan Sandiaga Beredar, Ini Penjelasan BPN

"Hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan Sandiaga Uno mendeklarasikan sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024, berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen real count dan C1 yang telah kami rekapitulasi," kata Prabowo saat deklarasi di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 18 April 2019.

FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

17 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

18 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya