TEMPO.CO, Jakarta - Jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan kepada dua kubu calon presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno beserta segenap pendukungnya untuk melakukan rekonsiliasi pasca-pencoblosan Pemilu 2019. Rekonsiliasi ini dinilai perlu agar potensi keretakan bangsa akibat perbedaan pilihan politik selama pemilu teratasi dan persatuan kembali terjalin.

Baca: Jokowi dan Prabowo Saling Klaim Menang, Simak Perbedaannya

Muhammadiyah siap menjadi mediator dan fasilitator rekonsiliasi antara kedua pasangan calon tersebut. "Insya Allah kami Muhammadiyah siap melakukan langkah-langkah untuk memediasi, rekonsiliasi antara dua pihak," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis, 18 April 2019.

Langkah mediasi yang bisa dilakukan Muhammadiyah, seperti menginisiasi pertemuan kandidat capres dan cawapres beserta para elite pendukungnya melalui forum bersama.

Haedar tak memungkiri, situasi bangsa setelah pemilu 2019 masih panas karena proses tahapan pesta demokrasi yang lama. Sebagian masyarakat masih terkotak-kotak dengan pilihannya masing-masing, sehingga tampak seperti terbelah.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya aksi saling klaim kemenangan dari kedua kubu meski belum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, KPU masih melakukan penghitungan suara.

Muhammadiyah pun meminta kedua kubu menghentikan aksi saling klaim kemenangan agar situasi bangsa lebih adem dan nyaman bagi semua. "Kami mengajak semua komponen bangsa, elite, dan kekuatan nasional tergerak dulu untuk rekonsiliasi nasional ini walau kami percaya para kontestan pemilu itu juga melakukan rekonsiliasi nasional secara alamiah," ujarnya.

Haedar menuturkan Muhammadiyah percaya bangsa Indonesia memiliki potensi mewujudkan kerukunan lebih besar dibandingkan dengan potensi disintegrasi atau ke arah perpecahan.

"Perbedaan pandangan politik hal yang sangat wajar di negara yang menerapkan sistem demokrasi. Tapi jangan sampai berlarut, membelah warga, apalagi mengganggu kurukunan dan kemajemukan bangsa," ujarnya.

Haedar tak menutup mata bahwa potensi sengketa Pemilu 2019 cukup besar. Karena itu, ia mendorong semua pihak yang keberatan dengan hasil pemilu menyelesaikan persoalan itu melalui jalur hukum dan konstitusi.

Baca: Muhammadiyah Angkat Bicara Soal Seruan People Power Amien Rais

Secara implisit Muhammadiyah tak sepakat adanya seruan people power yang digaungkan sejumlah elite politik, salah satunya Amien Rais. "Kita harus menghormati pilihan rakyat dan juga kerja penyelenggara pemilu, maka jika ada masalah persengketaan pemilu satu-satunya jalur yang harus ditempuh langkah hukum yang sesuai konstitusi," ujarnya.