Debat Kelima Pilpres, KEIN hingga Menteri Beri Masukan ke Jokowi

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 12 April 2019 07:44 WIB

Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 30 Marer 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komite Ekonomi dan Industri (KEIN), Benny Pasaribu mengaku ikut membantu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi mempersiapkan debat kelima pilpres yang akan digelar besok, 13 April 2019. KEIN adalah lembaga yang bertugas sebagai dewan penasihat Presiden di bidang ekonomi dan industri.

Baca: Cara Jokowi dan Prabowo Bersiap Menjelang Debat Capres Pamungkas

"Semua bahannya ada sama saya. Kami berikan masukan-masukan. Saya kira ini pemantapan saja," ujar Benny sambil memperlihatkan beberapa judul file yang terdapat di telepon genggamnya, saat ditemui Tempo di Gedung Graha CIMB Niaga pada Jumat, 12 April 2019.

Benny mengatakan, selain dirinya, ada anggota dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf dan menteri-menteri kabinet kerja yang turut memberi masukan kepada Jokowi terkait materi debat. "Menteri-menteri memberikan masukan sesuaikan sektor masing-masing tentang apa saja yang sudah dikerjakan," ujar dia.

Debat pilpres putaran terakhir akan digelar pada Sabtu, 13 April 2019. Debat tersebut akan membahas soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Benny mengatakan, dalam sawala ini Jokowi akan menjelaskan bahwa muaranya akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci penentu kekuatan daya saing dalam negeri. Dia menyebut, lima tahun pemerintahan Jokowi ini sudah meletakkan pondasi, termasuk sistem pelatihan dan training.

Baca: Jokowi Klaim Elektabilitas di Depok Seimbang dengan Prabowo

Advertising
Advertising

"Selanjutnya Pak Jokowi akan memperjelas dengan pembiayaan training lewat pra kerja dan program KIP kuliah," ujar dia.

Selain itu, dalam debat nanti Jokowi juga akan menawarkan pembaruan di bidang industri. "Dalam hal ini, industri harus di set up lagi sehingga manufaktur kita lebih banyak menggunakan bahan baku lokal ketimbang impor, sehingga akan bisa membuka lapangan kerja lebih banyak," ujar dia.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G. Plate yang turut memberikan masukan ini mengatakan, paslon usungannya itu akan menjelaskan prestasi ekonomi pemerintah dan meluruskan isu terkait pertumbuhan ekonomi serta isu utang luar negeri dalam sawala kelima ini.

"Paslon 01 akan menjelaskan, soal utang yang dikelola dengan prudent dan sektor produktif, maka semua itu tidak akan menjadi masalah, kecuali ketika utang tersebut dipolitisir dengan hoaks dan fitnah," ujar anggota DPR RI Komisi XI ini lewat keterangannya pada Kamis, 11 April 2019.

Paslon 01, kata Johnny, juga akan menjelaskan stabilitas perekonomian Indonesia di tengah terpaan krisis global. Efek perang dagang dan instabilitas keuangan Uni Eropa merupakan faktor eksternal yang menekan perekonomian Indonesia.

Baca: Respons Jokowi Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

"Oleh karena itu, dengan membaiknya proses perundingan perang dagang AS-Cina, kami yakin dengan strategi ekonomi pemerintahan Jokowi akan lebih baik ketika terpilih dalam periode selanjutnya di pilpres 2019," ujarnya.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

4 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

8 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Cara Perpustakaan Pikat Pembaca Muda

8 jam lalu

Cara Perpustakaan Pikat Pembaca Muda

Sejumlah perpustakaan asing milik kedutaan besar negara sahabat di Jakarta berbenah untuk menarik lebih banyak anak muda, khususnya generasi Z.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

12 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

14 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi

1 hari lalu

Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi

Khofifah menyatakan bakal kembali maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya