JK Nilai Dua Capres Gunakan Pendekatan Strategi yang Sama
Reporter
Egi Adyatama
Editor
Tulus Wijanarko
Selasa, 9 April 2019 14:41 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai dua calon presiden yang saat ini sedang bersaing di Pemilihan Presiden 2019 menggunakan strategi yang sama untuk meraih suara. Baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto dinilai JK sama-sama menggunakan strategi islami.
Berita terkait: JK: Jokowi Tak Ada Kecenderungan Otoriter
"Itu dua-duanya memakai strategi yang sama, tapi caranya berbeda," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 9 April 2019.
JK mengatakan Jokowi menerapkan strategi ini dengan memilih calon wakil presiden yang berasal dari kalangan ulama, yakni Ma'ruf Amin. Tujuannya, kata JK, adalah mengambil simpati dari pemilih islami.
Adapun Prabowo, menggunakan strategi ini dengan mengelar salat subuh akbar dan ritual keagamaan lain. "Yang satu menggunakan simbol-simbol islam yang sangat keras," kata JK.
Ucapan JK ini sekaligus merupakan tanggapan atas surat dari Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, terkait kampanye Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno, Ahad, 7/04. Dalam surat itu, SBY mengkritik kampanye akbar Prabowo-Sandi yang ia nilai terlalu ekslusif dan mengedepankan identitas agama.
JK menilai pesan dari SBY itu merupakan hal yang positif. "Saya kira apa yang disampaikan itu bagus. Supaya kita berbeda dalam cara, tapi tetap bersatu. Surat Pak SBY ini bagus," kata JK.
Pada Ahad, 7 April, tersiar ke publik surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada tiga pejabat teras partainya, yakni Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Dalam salinan yang diperoleh Tempo, SBY meminta informasi ihwal seputar tampilan kampanye akbar pasangan calon yang diusung Demokrat, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar," tulis SBY.
