TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade, meyampaikan dugaan adanya pengerahan karyawan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk menghadiri kampanye akbar pasangan 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 13 April 2019.

Baca: Kampanye Terbuka Jokowi Akan Ditutup dengan Konser Putih Bersatu

"Ada rumor pengerahan karyawan BUMN untuk kampanye 01 di GBK, ada dugaan mereka ini dipaksa," kata Andre kepada Tempo, Senin malam, 8 April 2019.

Menurut Andre, menurut informasi yang dia terima, para karyawan BUMN ini akan didata kehadirannya di GBK. Karyawan yang absen atau menolak hadir, kata dia, diancam akan dikenai sanksi keras.

Andre berujar pengerahan ini ditengarai untuk memobilisasi massa agar berkumpul di lokasi kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf. Dia menduga mobilisasi itu dilakukan agar bisa menandingi kampanye akbar Prabowo di lokasi yang sama, Ahad, 7 April lalu yang diklaim dihadiri satu juta orang.

Selain itu, Andre melanjutkan, kubunya juga mendapat informasi ihwal akan adanya pembagian sembako di kawasan GBK dalam rangka peluncuran aplikasi LinkAja. LinkAja adalah produk teknologi finansial hasil kerja sama perusahaan perbankan pelat merah.

Tonton: Aksi Prabowo Pukul Podium Saat Kampanye Ditenangkan Amien Rais

"Kami juga mendengar informasi tanggal 13 itu akan ada bagi-bagi sembako di daerah Senayan, di GBK, ada launching LinkAja. Akan ada pembagian paket sembako dalam rangka mendukung acara tanggal 13 itu juga," kata politikus Partai Gerindra ini.

Dengan adanya rumor tersebut, Andre pun meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Dia juga mengingatkan agar Kementerian BUMN tak bermain-main menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik praktis.

"Kami ingatkan Kementerian BUMN untuk jangan aneh-aneh, jangan macam-macam menggunakan uang negara. Saya minta Menteri BUMN memberikan klarifikasi terhadap rencana-rencana itu. Jangan sampai uang negara dipakai untuk kepentingan kampanye pilpres," ucap Andre.

Andre juga meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menelusuri informasi tersebut. Dia meminta dua lembaga penyelenggara pemilu itu bertindak seumpama dugaan yang dia lontarkan benar adanya.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief juga melontarkan informasi senada melalui akun Twitternya @AndiArief_. Andi mengunggah dua dokumen surat yang berkop Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. "BUMN itu jangan dibawa ke politik Pak Jokowi yang terhormat," tulisnya, Senin, 8 April 2019.

Surat berkop Kementerian BUMN itu ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro. Dia menginstruksikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk mendaftarkan diri dan keluarga menghadiri acara puncak hari ulang tahun Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah yang berulang tahun selama Februari-Mei.

Baca: Polisi Selidiki Pelaku Penganiayaan Pendukung Prabowo

Acara puncak ulang tahun itu akan digelar di kawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Dalam surat tertulis bahwa acara tersebut rencananya akan dihadiri 150.000 orang. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro belum merespons telepon dan pesan Tempo perihal ini.