Adik Prabowo Tak Puas dengan Cara KPU Mengecek DPT Bermasalah

Selasa, 2 April 2019 07:54 WIB

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo (tengah berbaju putih) memimpin rombongan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengadukan temuan 17,5 juta DPT ganda ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mengaku belum puas dengan cara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengecekan terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah yang menjadi temuan timnya. Kata dia, hingga Jumat pekan lalu, KPU masih melakukan pengecekan berdasarkan sampling yang mereka tentukan sendiri.

Baca: Kubu Prabowo Permasalahkan 17,5 Juta DPT, KPU: Minggu Ini Rampung

"Kami tidak puas dengan cara mereka. Karena kami ada data pemilih siluman dan sampaikan tapi mereka pilih cara lain. Loh kan sudah ada bukti dan mohon diverifikasi," kata Hashim di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin, 1 April 2019.

Hashim pun menyebut cara tersebut konyol. Padahal, kata dia, tim BPN telah menyerahkan temuan DPT bermasalah itu kepada KPU. "Ini menurut kami konyol," ucapnya.

Hashim dan tim BPN tengah mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. BPN mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.

BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555 KK, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.

Advertising
Advertising

Data ini telah beberapa kali dilaporkan ke KPU, terakhir pada Jumat pekan lalu, 29 Maret 2019. Hashim bahkan memimpin sendiri pelaporan ke KPU saat itu. Selesai pertemuan itu, Hashim mengatakan bahwa KPU kini bergerak sesuai data yang mereka serahkan. Dia pun berharap persoalan DPT ini segera rampung sebab Pemilihan Umum 2019 tinggal hitungan hari.

Urusan DPT ini, menurut Hashim, harusnya menjadi persoalan bersama kedua pasangan calon presiden-wakil presiden, partai politik, dan calon legislator di semua tingkatan. Dia berujar urusan ini perlu dibereskan agar pemilu tak dipersoalkan keabsahan dan legitimasinya.

"Ini adalah kepentingan bersama. Jangan kalau Prabowo Sandi menang nanti dipersoalkan pihak lawan," kata adik Prabowo ini.

Baca: Langkah KPU Merespon Laporan Dugaan Data Ganda di DPT

Juru debat BPN Prabowo - Sandiaga, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya bergerak lantaran yakin menang di pemilihan presiden 2019. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menampik jika dianggap ingin mendelegitimasi KPU. "Kami bergerak karena yakin menang, bukan karena takut kalah," kata dia.

Berita terkait

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

1 jam lalu

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

2 jam lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

2 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

3 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

4 jam lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya

Peluang PKB Masuk Koalisi Prabowo, Muhaimin Iskandar: Tunggu Sampai Oktober

14 jam lalu

Peluang PKB Masuk Koalisi Prabowo, Muhaimin Iskandar: Tunggu Sampai Oktober

Muhaimin Iskandar bakal menentukan sikap partainya bergabung atau tidak dalam koalisi Prabowo pada Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya

Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

Eko Patrio dianggap telah berhasil memimpin PAN untuk meraih kursi dalam DPRD DKI Jakarta dan DPR RI.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

18 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

18 jam lalu

Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

Presidential club adalah istilah yang bisa disematkan untuk silaturahmi para mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya