Subuh Akbar, FUI Ajak Pencoblos Iuran Rp 10 ribu untuk Awasi TPS

Reporter

Egi Adyatama

Minggu, 31 Maret 2019 17:31 WIB

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath saat keluar dari Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, 12 Juli 2017. Polda hari ini mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Al Khaththath. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath mengajak umat islam yang salat subuh berjamaah di hari pencoblosan, 17 April mengumpulkan uang untuk konsumsi panitia sekaligus penanggung jawab di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Tiap orang diminta menyumbang Rp 10 ribu di hari pencoblosan pada 17 April 2019, pada saat Subuh Akbar itu.

Diperkirakan, uang yang akan terkumpul sekitar Rp 30 juta di tiap TPS. "Tidak perlu bohir, tak perlu saweran, tak perlu serangan fajar,” kata Al Khaththath, saat ditemui di Aksi 313, yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta Pusat, Ahad, 31 Maret 2019.

Baca: Lima Sumpah Aksi 313, Mulai dari Subuh Akbar ...

FUI mengajak umat islam salat subuh berjamaah di hari pencoblosan nanti. Salat subuh akbar ini direncanakan memiliki panitia sekaligus penanggung jawab di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). "Tiap TPS itu satu panitia yang akan mengerahkan umat untuk salat subuh berjamaah." Minimal akan ada 200 orang yang berjamaah pada tiap masjid/musalla berbasis TPS.

Panitianya adalah masyarakat sekitar TPS sendiri. Untuk mengumpulkan massa, ia meminta masyarakat menandai tiap orang yang memiliki pilihan calon presiden yang sama. Misalnya, seseorang yang proPrabowo ditandai di TPSnya. “Di daftar DPT kan ada nama-namanya. Dia ditandai lalu dihubungi dan dia akan membentuk panitia."

Baca: Gerakan Subuh Akbar, Sekjen FUI: Hati-hati ...

Panitia dibentuk per TPS, atau per RT, ia yakin masyarakat akan saling mengenal satu sama lain dan tahu pilihan calon presidennya. Adapun ajakannya selain untuk salat subuh berjamaah adalah untuk mengajak menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan.

Pembentukan tim pengawas melalui gerakan Subuh Akbar ini dibiayai oleh saweran yang terkumpul di tiap TPS sehingga tak perlu caleg yang membuat amplop sampai sebanyak 400 ribu dan tak perlu minta biaya kepada calon presiden. “Kita biayai sendiri karena itu acara kita, dari kita, untuk kita," ujar dia.

Al Khaththath menegaskan hal ini tak hanya bisa dilakukan oleh salah satu pasangan calon saja. Kedua pendukung pasangan calon bisa melakukan hal ini secara bersamaan. "Misal (pendukung) 01 ya cari 01, pendukung 02 ya cari 02.” Soal salat, tak masalah. Jika pada subuh akbar itu yang dominan 02, tak soal jika pendukung 01 ikut salat. Begitu pun sebaliknya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

2 hari lalu

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 11 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya

KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

6 hari lalu

KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

Jumlah TPS di Kota Solo untuk Pilkada 2024 berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

11 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

32 hari lalu

5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

TPN Ganjar-Mahfud serahkan 15 kontainer berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. Ini 5 dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya

Hindari Kecurangan, KawalPemilu.org Sarankan KPU Setop Penghitungan Berjenjang dan Buat Sistem Canggih

40 hari lalu

Hindari Kecurangan, KawalPemilu.org Sarankan KPU Setop Penghitungan Berjenjang dan Buat Sistem Canggih

Proyek urun daya netizen prodata Indonesia, KawalPemilu.org, menyarankan KPU RI membuat sistem penghitungan langsung dari TPS yang mumpuni

Baca Selengkapnya

Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

41 hari lalu

Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

Aplikasi pemilihan suara buatan BRIN, E-voting, dipakai selama lebih dari sedekade terakhir untuk mengikis potensi kecurangan pilkades.

Baca Selengkapnya

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

41 hari lalu

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Ratusan Warga Negara Rusia Ikut Pemilu 2024 dari Indonesia

43 hari lalu

Ratusan Warga Negara Rusia Ikut Pemilu 2024 dari Indonesia

Ratusan warga negara Rusia berpartisipasi dalam pemilu dari Indonesia, tepatnya di TPS yang bertempat di Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Sorot Balik PSU Kuala Lumpur, Intimidasi hingga Kurang Antusiasme Pemilih

46 hari lalu

Sorot Balik PSU Kuala Lumpur, Intimidasi hingga Kurang Antusiasme Pemilih

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, pelaku intimidasi PSU Kuala Lumpur, Malaysia bisa kena pidana

Baca Selengkapnya

Apa Alasan KPU Tak Lagi Tampilkan Grafik Perolehan Suara di Sirekap?

53 hari lalu

Apa Alasan KPU Tak Lagi Tampilkan Grafik Perolehan Suara di Sirekap?

Grafik hasil Pemilu 2024 raib di aplikasi Sirekap. Tak hanya suara Pilpres, suara pemilu legislatif DPR RI, DPRD, dan DPD RI juga tak terlihat.

Baca Selengkapnya