TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertahanan dan keamanan, Salim Said, menyarankan kepada para calon presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, untuk membahas penguatan institusi TNI dalam debat capres 2019. "Salah satunya dengan menolak dwifungsi TNI," kata dia di Jakarta, 28/3.

"Hanya orang bodoh yang mau membangun dwifungsi lagi. Kenapa? Yang meninggalkan dwifungsi itu bukan LSM, tapi tentara sendiri," kata Salim. Hal itu dia ungkpakan saat menjadi pembicara dalam diskusi Siapa Tersengat Debat Keempat, di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.

Salim mengatakan, solusi mengatasi masalah banyaknya jenderal dan kolonel yang nonjob bukan dengan mengaktifkan kembali dwifungsi TNI, tetapi memperbaiki perencanaan rekrutmen. "Negara ini perlu berapa jenderal, kolonel, atur dari bawah berapa masuk akmil, angkatan udara, laut, sudah harus dihitung. Memang susah, bikin negara enggak gampang," katanya

Wacana memperpanjang usia pensiun bintara dan tamtama juga perlu dipikirkan. Salim mengatakan, para sersan dan kopral tidak akan keberatan jika dijadikan satpam atau petugas keamanan ketika mereka pensiun. "Kalau jenderal, dignity-nya dong."

Ia menilai, pemerintah sebaiknya menaikkan tunjangan pensiunan para jenderal. Sebab, saat ini para pensiunan jenderal hanya mendapat tunjangan sebesar Rp 5 juta.

Ia menilai, para pensiunan jenderal yang diminta berbaris mendukung salah satu calon presiden justru sama saja tidak menghormati tentara. "Kasihan kan. Mari kita hargai mereka. Jadi saya mau katakan, ini harus dimasukkan bagaimana menghormati tentara," ucap dia.