Debat Keempat, Penguatan Ideologi Pancasila Jadi Senjata Jokowi

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 28 Maret 2019 07:38 WIB

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Shadzily saat menggelar konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta pada Rabu, 12 Desember 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan calon presiden inkumben sudah sangat siap menghadapi debat keempat pada 30 Maret mendatang. Terlebih, kata dia, sawala keempat ini mengambil tema tentang ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional.

Baca: Pembubaran HTI dan Radikalisme Diprediksi Jadi Isu Seksi di Debat

Ace mengatakan, ideologi akan menjadi senjata Jokowi dalam debat kali ini. "Pemerintahan Jokowi telah banyak melakukan berbagai kebijakan yang diarahkan pada penguatan ideologi Pancasila," ujar Ace lewat keterangan tertulis pada Rabu, 27 Maret 2019.

Dalam bidang ideologi ini, menurut Ace, Jokowi terus melakukan pembinaan Pancasila sebagai ideologi negara. Pemerintahan Jokowi telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Selain itu, Pemerintahan Jokowi telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai suatu wadah yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar menjadi pandangan, pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pemerintahan Jokowi juga sangat tegas kapada pihak-pihak yang ingin mengancam keberadaan ideologi Pancasila," ujar Ace.

Salah satu wujud tindakan tegas tersebut, kata dia, pemerintah Jokowi mengeluarkan Perpu tentang larangan organisasi masyarakat anti-Pancasila. Dengan aturan tersebut, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemudian dibubarkan.

Baca juga: Hasil Survei 5 Lembaga Soal Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Advertising
Advertising

Dalam lima tahun ke depan, Ace melanjutkan, untuk memperkuat ideologi negara, Jokowi akan melakukan beberapa hal, antara lain; mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP, menerapkan standarisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang direkomendasikan BPIP; dan mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

3 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

6 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

10 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

13 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

23 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

23 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya