Pengamat Sebut Elektabilitas Jokowi Turun karena Ini

Kamis, 21 Maret 2019 08:44 WIB

Presiden Jokowi saat memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara simbolis di SMK Negeri 1 Balige pada Jumat, 19 Maret 2019. Humas Pemprov Sumatera Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai mesin partai politik pengusung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin belum bekerja maksimal. Dia menduga itu sebabnya elektabilitas calon presiden inkumben itu terkesan mandek.

Baca: Ma'ruf Amin Tanggapi Survei Litbang Kompas Soal Elektabilitas

"Saya berkesimpulan mesin partai politik belum bekerja," kata Emrus di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2019.

Hal ini disampaikan Emrus menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang rilis Rabu, 20 Maret 2019. Dalam sigi yang digelar akhir Februari hingga awal Maret itu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Adapun yang menyatakan rahasia ada 13,4 persen.

Dibanding hasil bulan Oktober 2018, elektabilitas Jokowi - Ma'ruf mengalami penurunan, sedangkan Prabowo - Sandiaga trennya naik. Kala itu, elektabilitas kedua pasangan berturut-turut 52,6 persen dan 32,7 persen, sedangkan yang menjawab rahasia 14,7 persen. Survei Litbang Kompas melibatkan 2.000 responden dengan margin of error 2,2 persen.

Emrus menuturkan, padahal koalisi Jokowi disokong oleh sepuluh partai politik. Dia berpendapat, kampanye Jokowi sebenarnya bisa efektif jika setiap kader partai menggencarkan gerakan di akar rumput.

Advertising
Advertising

"Kalau ranting ada kadernya, maka satu desa ada sepuluh orang. Misalnya bicara di warung-warung, kelompok-kelompok diskusi, dan lain-lain. Nah kelompok-kelompok ini belum maksimal," kata Emrus.

Tak cuma itu, Emrus menilai Jokowi masih disibukkan dengan membeberkan capaian pemerintahannya. Dia menilai hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan melalui biro komunikasi dan media di setiap kementerian. "Tapi hanya Jokowi yang membincangkan itu," ucapnya.

Di sisi lain, dia menilai kubu Prabowo justru sudah lebih maksimal dalam berkampanye. Emrus mengatakan, pekerjaan kubu Prabowo tinggal mengintensifkan gerakan itu di tataran akar rumput.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komaruddin. Ujang mengatakan, di internal koalisi Jokowi pun terjadi pembelahan. Dia menyebut, banyak kader dan calon legislator di daerah yang malah bekerja sama dengan partai koalisi lawan. Bahkan, ujar Ujang, partai-partai di dalam koalisi Jokowi malah berdebat sendiri.

Baca: Elektabilitasnya Turun, Jokowi Jadikan Survei Kompas Evaluasi

"PSI (Partai Solidaritas Indonesi) dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) berantem," kata dia.

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

17 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya