TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat memaparkan setidaknya ada tiga isu penting yang diharapkan dibicarakan dalam debat cawapres antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno nanti malam, 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. "Tiga isu ini kerap terlupakan ketika membahas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Ricky Gunawan melalui keterangan tertulis, Ahad, 17 Maret 2019.

Isu pertama yang perlu dibahas adalah narkotika. Undang-undang saat ini dinilai masih terlalu bertumpu kepada pendekatan penegakan hukum, bukan pada kesehatan publik. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya jumlah pemakai narkotika yang dipenjara.

Baca: Masukan AHY ke Sandiaga untuk Debat Cawapres

Wajah penegakan hukum narkotika masih meminggirkan pentingnya pengelolaan narkotika untuk kepentingan medis. "Misalnya ganja. Di Korea Selatan dan Thailand, ganja sudah dilegalisasi untuk urusan medis. Penting untuk publik mendengar pandangan tentang penggunaan narkotika kepentingan medis," kata Ricky.

Kemudian, isu HIV. Tiga anak di Samosir dan 14 anak di Solo tidak bisa mendapatkan hak pendidikan karena diskriminasi dari publik akibat positif HIV. Apalagi sempat ramai pemberitaan yang menyebut bahwa pemerintah gagal melelang obat terapi antiretroviral (ARV) untuk mereka yang hidup dengan HIV/AIDS.

Masyarakat, kata Ricky, perlu tahu gagasan Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin tentang jaminan pemenuhan hak atas kesehatan orang dengan HIV/AIDS.

Baca: Polri Perkuat Pengamanan Ring 4 Debat Cawapres

Ketiga, isu kelompok rentan seperti minoritas seksual dan orang dengan disabilitas baik fisik maupun psikososial. LBH Masyarakat mencatat, setidaknya sepanjang 2017 ada 973 anggota komunitas LGBT menjadi korban stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Sementara di persoal kesehatan jiwa, sepanjang 2017, ada 159 orang dengan disabilitas psikososial yang menjadi korban kekerasan, termasuk pemasungan.

"Baik Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno memiliki beban masing-masing untuk dapat mengambil posisi terhadap persoalan ketiga isu itu," ujar Ricky. Ia mengatakan Ma'ruf Amin selama ini kerap mengeluarkan fatwa yang diskriminatif ketika menjadi pejabat MUI.

Sandiaga juga akan menghadapi dilema karena harus menyusun kebijakan progresif ketika koalisi pemerintahannya akan diisi oleh individu yang memegang teguh paham konservatif. "Rakyat ingin melihat debat cawapres yang rasional, bukan silaturahmi antar elite dengan bumbu retorika," ujar Ricky.