Amien Rais Diingatkan: KPU Harus Dikawal, Bukan Diancam

Jumat, 1 Maret 2019 23:48 WIB

Ketua Dewa Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais hadir di lokasi finish Jalan Sehat Relawan Roemah Djoeang di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Februari 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua SETARA Institute Hendardi menyoroti sikap Amien Rais dan Forum Umat Islam (FUI) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditunjukkan dalam demonstrasi hari ini, 1 Maret 2019. Ketua Dewan Kehormatan PAN yang pernah menjadi tokoh reformasi dan Ketua MPR itu dianggap menebar ranjau untuk membenarkan tindakan perlawanan atas produk kerja KPU.

Baca:
Demonstrasi di KPU, Amien Rais: Kalau Curang Kami Akan Buat Perhitungan

Hendardi menuturkan, sikap Amien Rais menggelar demonstrasi menuntut KPU agar bersih dan adil di Pemilu 2019 seperti yang dilakukannya hari ini merupakan hal yang wajar. Konteksnya adalah mengingatkan KPU untuk bekerja profesional, adil, dan berintergritas.

Tapi di saat yang bersamaan, Amien Rais juga melakukan intimidasi politik untuk melemahkan KPU melalui opini publik. SETARA menyoroti pernyataan keras Amien Rais manakala menurut pandangannya KPU melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif.

"Pesimisme ini bukan hanya melemahkan KPU tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tak percaya pada produk demokrasi yang sedang berjalan," kata Hendardi, melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Maret 2019.

Advertising
Advertising

Baca:
Amien Rais Tak Diagendakan Bicara di Sidang Tanwir Muhammadiyah

Hendardi menerangkan, FUI dan Amien Rais sama-sama berafiliasi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedang KPU adalah produk DPR RI di mana di dalamnya terdapat fraksi dari partai pengusung Prabowo-Sandiaga.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais membaca orasi dan doa di depan kantor KPU, Jakarta, Jumat, 1 Maret 2019. Amien tergabung dalam massa aksi Forum Umat Islam (FUI) yang meminta terselenggaranya pemilu yang bersih, adil, dan tanpa kecurangan. Tempo/Syafiul Hadi

Di dalam setiap pengambilan keputusan teknis kepemiluan, KPU juga melibatkan wakil dari masing-masing pasangan calon. Jadi, dia mengingatkan, tak ada alasan bagi Amien Rais dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk tidak percaya KPU.

"KPU memang harus dikawal. Bukan untuk ditakuti-takuti atau diancam," ujar Hendardi.

Baca juga:
Simak Saat Hoax Ratna Sarumpaet Perdaya Prabowo dan Amien Rais

Sebelumnya, Amien Rais menyampaikan pesannya di hadapan massa dari Forum Umat Islam agar KPU berlaku jujur, adil tanpa kecurangan. "Maka saya doakan dimuliakan di dunia dan akhirat," kata Amien dari atas mobil box di depan gedung KPU, Jumat siang.

Pria berusia 74 tahun itu mengatakan penyelenggaraan pemilu akan diawasi. Jika sampai terjadi kecurangan dan terbukti, Amien Rais berkata, "semoga dilaknat Allah dan kami akan membuat perhitungan. Kami akan tuntut itu."

Berita terkait

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

7 menit lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

8 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

9 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

12 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

12 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

12 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

13 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

14 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

15 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

15 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya