Kubu Jokowi Siapkan 22 Juta Saksi Awasi Pilpres 2019

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Kamis, 28 Februari 2019 06:24 WIB

Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut pada Pemilihan Presiden 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 21 September 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menyiapkan total 22 juta saksi untuk mengawasi pemilihan presiden 2019. Wakil Direktur Saksi TKN, Lukman Edy, menjelaskan pembekalan terhadap para saksi akan mulai dilakukan direktoratnya mulai besok, di 34 provinsi se-Indonesia.

Baca: Jokowi Didoakan di Munas Ulama NU, Timses: Tanggung Jawab Moral

"Para saksi ini ditugaskan bukan hanya mengawasi pada saat hari- H pemungutan suara, tapi mulai mengawasi sejak 21 hari masa kampanye terbuka dimulai," ujar Lukman di Posko Cemara, Jakarta, pada Rabu, 27 Februari 2019.

Lukman merinci, jumlah 22 juta itu merupakan akumulasi dari 2 juta orang saksi dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, 20 juta lainnya merupakan saksi luar TPS. Sebanyak 20 juta saksi ini, ujar dia, diambil dari dua orang dari setiap 10 partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. "Jadi, 2 orang dikali 10 partai, ditambah saksi khusus setiap TPS, totalnya ada 22 juta saksi," ujar dia.

Para saksi ini, lanjut dia, juga bertugas melaporkan hasil scan Formulir C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Mereka akan melaporkan C1 melalui sistem yang kami punya, satu langkah lebih cepat dari KPU. Sehingga, kami bisa tahu hasil pemilu lebih awal," ujar dia.

Advertising
Advertising

Baca: Di Munas Ulama NU, Jokowi Didoakan Jadi Presiden Lagi

Mengenai anggaran dana saksi, Lukman mengatakan hal tersebut menjadi tanggungjawab partai koalisi. "Untuk saksi capres, kami pertimbangkan sebagian dibiayai TKN dan sebagian dibiayai TKD mandiri," ujar dia.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

17 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya