TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menduga ada dalang di balik tiga perempuan yang ditangkap polisi karena kampanye hitam. Menurut Ace pihaknya akan menelusuri dalang di baliknya itu. Ia yakin kampanye hitam seperti itu dilakukan secara sistematis.
“Kami akan menelusuri siapa yang melakukan kampanye hitam tersebut. Dari mana ibu-ibu ini mendapatkan informasi dengan mengkampanyekan hoaks dan fitnah keji seperti ini. Kami yakin bahwa cara-cara seperti ini dilakukan bukanlah berdiri sendiri tapi sistematis,” ujar Ace kepada Tempo, Senin, 25 Februari 2019.
Sebelumnya beredar video berisi dua orang perempuan yang menyebut tak akan ada lagi azan dan perempuan berkerudung jika Jokowi menang pemilu. Tak cuma itu, perkawinan sesama jenis juga disebut akan diperbolehkan.
Pada video terlihat dua perempuan tersebut sedang berkampanye secara door to door. Keduanya berbicara daam bahasa Sunda. Video mereka beredar di Twitter.
“Lamun Jokowi dia periode moal aya deui sora azan, moal aya budak ngaji, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawing, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” ujar perempuan dalam video tersebut.
Arti ujaran tersebut kurang lebih, “Jika Jokowi dua periode tak akan ada lagi suara azan, tak ada anak-anak mengaji, tak ada lagi yang memakai kerudung. Perempuan dengan perempuan boleh kawin, laki-laki dan lali-laki boleh kawin.”
Belakangan diketahui kedua perempuan tersebut terafiliasi dengan organisasi relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo - Sandiaga (Pepes). Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean. “Ya, betul mereka memang relawan Pepes ya,” kata Ferdinand kepada Tempo, hari ini.
Ace menduga kampanye seperti ini juga terjadi secara masif, tidak hanya di satu atau dua tempat saja. Ia mengatakan akan meminta pada polidi dan pihak terkait lain untuk segera mengungkap cara-cara dan materi kampanye serupa.
Menurut Ace, kampanye seperti ini perlu ditangani secara serius. Karena kampanye hitam serta hoaks berpotensi merusak tatanan masyarakat.
“Kami minta kepada pihak kepolisian dan pihak yang terkait, untuk segera mengungkap cara-cara dan materi kampanye seperti ini untuk ditangani secara serius dan diusut tuntas. Agar menjadi pembelajaran bahwa kampanye hitam dan hoaks itu melanggar hukum,” tutur dia.
