7 Laporan Masuk ke Bawaslu Soal Camat di Makassar Dukung Jokowi

Jumat, 22 Februari 2019 10:33 WIB

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menerima tujuh laporan soal dugaan camat di Makassar yang mendukung Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden mendatang. Para camat itu diduga melakukan politik praktis dalam video berdurasi 1 menit 27 detik.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu, Jokowi: Debat Kok Dilaporkan, Gimana?

“Ada tujuh laporan yang kami terima kemarin,” kata Nursari Ketua Bawaslu Makassar di kantornya, Jumat 22 Februari 2019.

Saat ini, kata dia, pihaknya sudah melakukan registrasi kemudian disatukan laporan yang ada di Bawaslu Sulawesi Selatan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap 15 camat untuk dimintai verifikasi. “Para camat sudah kita undang sejak kemarin, jadwal pemanggilannya bervariasi mulai pagi sampai sore,” ucap Nursari.

Bawaslu Kota Makassar juga tengah melakukan investigasi soal video yang beredar di media sosial. Apalagi ada laporan yang masuk di Bawaslu Kota dan Sulawesi Selatan. “Kita sudah susun pemanggilannya, tinggal disesuaikan saja sama Bawaslu Sulsel,” kata Nursari. “Informasinya semua siap hari ini,” kata dia.

Advertising
Advertising

Akan tetapi hingga kini para camat yang diduga mendukung salah satu pasangan calon Presiden belum ada di kantor Bawaslu Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Jokowi Disebut Serang Personal Prabowo, Bawaslu: Tak Ada Aturan

Sebelumnya pendukung tim kampanye pasangan Calon Presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno melaporkan kasus tersebut di dua lokasi yakni Bawaslu Makassar dan Bawaslu Sulsel, Kamis 21 Februari 2019. Para camat di Makassar itu diduga ikut politik praktis dengan cara mendukung salah satu pasangan calon, terlihat dalam video simbol satu jari.

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

8 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya