TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional mengklaim jagoannya, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menaruh perhatian terhadap isu penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya di bidang penegakan hukum.

Baca: Para Jubir Kubu Prabowo Kumpul Matangkan Materi Debat Pilpres

"Yang pasti pembangunan kita nalarnya satu, nalar lestari," kata Dahnil di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.

Kendati begitu, Dahnil tak menjawab tegas apakah isu penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan bakal disinggung Prabowo dalam debat malam ini. Dia hanya mengklaim, Prabowo, dalam sejumlah pernyataannya, kerap menyinggung ihwal penegakan hukum agar tak ada mafia pangan di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya meminta agar isu penegakan hukum dalam pelanggaran tata kelola sumber daya alam masuk dalam materi debat calon presiden nanti malam. KPK menilai tema itu perlu dimasukan agar penegakan hukum di sektor pertambangan, kehutanan dan perikanan dapat berjalan dengan semestinya.

Lembaga antirasuah itu juga pernah merilis data ihwal banyaknya izin pengelolaan sumber daya alam yang seperti dilelang setiap menjelang pemilihan kepala daerah. "Proses penegakan hukum pada pihak yang melanggar kami harap dijadikan salah satu poin dalam debat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di kantornya, Kuningan, Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Baca: Tak Datang Debat Pilpres Kedua, Sandiaga Punya Tugas dari Prabowo

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, sepakat dengan anjuran KPK. Sudirman bercerita, saat masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ia aktif berkoordinasi dengan KPK menelisik pelanggaran tata kelola SDA. Pelanggaran itu banyak terjadi ketika pemberian izin diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Ketika ditarik lagi menjadi kewenangan provinsi per 2014, proses pelanggaran disinyalir berkurang.

"Dalam pemerintahan yang lalu terbit sepuluh ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan), yang masuk dalam kategori clean and clear hanya tiga puluh persenan," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.

Sudirman mengaku sepakat isu tersebut perlu menjadi perhatian. Dia mengatakan pembenahan perizinan itu juga harus menjadi fokus pemerintahan mendatang.

Sudirman meyakini Prabowo-Sandiaga dapat membenahi penegakan hukum di sektor sumber daya alam ini. Sebab, kata dia, kedua jagoannya itu tak banyak memiliki utang terhadap perusakan lingkungan.

"Nanti kalau ada masalah-masalah yang berkaitan tubrukan kepentingan, saya yakin beliau akan mengedepankan negara. Termasuk ketika ada unit bisnisnya yang melanggar peraturan, itu akan diserahkan kepada penegak hukum," kata Sudirman.

Meski begitu, Sudirman tak memastikan isu penegakan hukum di bidang SDA itu akan disinggung dalam debat. Dia juga tak secara tegas mengusulkan agar Prabowo membahasnya. Alasannya, kata dia, debat berlangsung hanya dalam 90 menit sedangkan topik-topik lain menyangkut infrastruktur dan pangan juga harus dibahas.

Baca: Debat Pilpres kedua, Sandiaga: Prabowo Fokus Isu Pangan - Energi

"Harus berbagi dengan isu yang lain. Tugas kami menyiapkan seluruh informasi yang relevan dengan keadaan sekarang sebagai tantangan maupun langkah-langkah ke depan, nanti paslon yang akan memilih apa yang akan jadi prioritas," kata Sudirman.

ROSSENO AJI