TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa partainya tidak pernah melarang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin. PDIP hanya memberi kesempatan kepada Ahok untuk menjalankan agenda pribadinya seusai menjalani pidana penjara atas perkara penistaan agama.

"Jadi bukan dilarang, Pak BTP akan ke luar negeri selama dua setengah bulan," kata Hasto Kristiyanto lewat keterangan tertulis, Rabu, 13 Februari 2019. Ahok menjalankan agenda-agenda pribadi.

Baca: Erick Thohir Memastikan Ahok Tak Ada di Struktur TKN Jokowi

Hasto menyampaikan hal itu sehubungan dengan pernyataan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla. Menurut JK, Ahok tidak perlu masuk struktur TKN. "Kalau saya sebagai dewan pengarah, jangan (Ahok bergabung dengan TKN)," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa, 12 Februari 2019.

Jusuf Kalla mengakui masuknya Ahok ke TKN bisa menambah nilai positif bagi pasangan Jokowi - Ma'ruf. “Nilai positif ini bisa jadi muncul dari Ahoker (yang akan memilih Jokowi).”

Baca: Jusuf Kalla Berpendapat Ahok Tak Perlu Masuk TKN

Di sisi lain, JK juga menilai ada masyarakat yang konsisten menolak sosok Ahok karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk bui setelah didakwa bersalah dalam kasus penistaan agama. "Orang mengingat, oh, ini Pak Jokowi didukung oleh penista agama. Bisa mengurangi suara," kata dia.

JK menyarankan Ahok lebih baik tetap tenang. Apalagi pemilihan presiden tinggal 2 bulan, sehingga jika Ahok masuk ke TKN juga tidak akan banyak berpengaruh. "Jadi ya lebih baik, tenang-tenang Pak Ahok. Jalan-jalan dulu.”

DEWI NURITA | EGI ADYATAMA