TEMPO.CO, Jakarta - Isu infrastruktur semakin ramai diperbincangkan menjelang Debat Pilpres kedua. Adu gagasan yang akan digelar pada 17 Februari 2019 ini mengangkat tema “Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup".

Baca: Debat Pilpres Kedua, Jokowi Siapkan 3 Amunisi di Lingkungan Hidup

Bagi kubu Calon Presiden inkumben Jokowi Widodo atau Jokowi, infrastruktur merupakan salah satu andalan yang dianggap bisa memberi poin dalam debat nanti. Sementara itu, menurut kubu Prabowo Subianto, banyak serangan yang bisa ditujukan terkait isu ini.

Bahkan sebelum debat digelar, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Fadli Zon semakin keras mengkritik pembangunan infrastruktur era Jokowi. "Kalau dilihat kan masyarakat enggak bisa makan infrastruktur? Makannya nasi, nah sembako dan kebutuhan-kebutuhannya semakin mahal, sementara daya beli turun," kata Fadli di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Februari 2019.

Juru bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukan hanya Rp 1 miliar. Ada selisih Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan," kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.

Selain itu, Suhendra menuturkan penugasan pemerintah menggarap proyek infrastruktur yang menurutnya terkesan ambisius dan kejar tayang itu membawa pilu bagi BUMN konstruksi. Staf khusus menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya enggak mau tahu', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangan," kata Suhendra.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan kritik yang menyebut bahwa pembangunan infrastruktur tak berguna adalah hal keliru. Pandangan tersebut perlu diluruskan. Moeldoko mengatakan bahwa Jokowi selama pemerintahannya fokus memperbaiki sarana dan prasarana. Dibandingkan negara lain, ini masih sangat jauh tertinggal.

“Selama 4 tahun terakhir Indonesia telah membangun 784 kilometer tol. China dulu belajar Tol Jagorawi. Tapi sekarang China sudah membangun 280.000 kilometer jalan tol. Ini menyedihkan,” ujar dia di Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.

Baca juga: Tanpa Wakil, Jokowi - Prabowo Tetap Simulasi Sebelum Debat Capres

Menanggapi soal tembakan debat pilpres kedua ini, Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf menilai, dengan berbagai pembangunan tersebut, isu infrastruktur menjadi salah satu andalan saat debat nanti. "Pak Jokowi akan tampil lebih percaya diri karena banyak pencapaian di bidang infrastruktur," ujar Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Meutya Hafid pada Senin, 4 Februari 2019.