TEMPO.CO, Jakarta - Mayor Jenderal TNI (purnawirawan) Muchi Purwoprandjono alias Muchdi Pr memberikan dukungannya kepada calon presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Padahal, Muchdi saat ini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Berkarya, yang mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Baca: Didukung Waketum Partai Berkarya Muchdi Pr, Ini Kata Ma'ruf Amin

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menyebut dukungan Muchdi Pr terhadap Jokowi - Ma'ruf merupakan sikap pribadi dan tak terkait dengan partai. "Sikap Pak Muchdi adalah pendapat dan manuver pribadi beliau yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Berkarya," kata Priyo kepada Tempo, Senin, 11 Februari 2019.

Dukungan Muchdi itu tampak dengan kehadirannya di acara silaturahmi Jokowi dengan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Februari 2019. Bersama ribuan purnawirawan lain, dia mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Simak juga: Berkarya Sebut Dukungan Muchdi Pr ke Jokowi Manuver Pribadi

Manuver ini seakan mengulang apa yang terjadi pada Pilpres 2014. Dikenal sebagai suksesor Prabowo Subianto di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) serta ikut mendirikan Partai Gerindra pada 6 Februari 2008, Muchdi malah dua kali tak mendukung koleganya itu di Pilpres.

Baca kelanjutannya: Bagaimana profil Muchdi Pr?

<!--more-->

Muchdi Pr lahir di Sleman, Yogyakarta pada 15 April 1949. Lulus dari Akademi Militer (Akmil) 1970, karir militernya terbilang moncer di era pemerintahan Soeharto meski terseret kasus serius pasca-Orde Baru.

Ia pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Tanjungpura sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Dia menggantikan Prabowo Subianto yang diangkat menjadi Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).

Jabatan ini berlangsung selama dua bulan saja. Mei 1998 setelah Soeharto lengser, Muchdi digantikan Syahrir MS yang ketika itu berpangkat Mayor Jenderal TNI.

Dari Kopassus, Muchdi kemudian menempati posisi Deputi V Badan Intelijen Negara (Bakin) Bidang Penggalangan. Pada posisi inilah dia terseret kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Baca terusannya: Bagaimana dugaan kaitan Muchdi Pr dengan kematian Munir

<!--more-->

Munir Said Thalib meninggal 6 September 2004 dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam. Dia meninggal lantaran diracun dengan arsenik yang dibubuhkan dalam minumannya di pesawat.

Baca: 14 Tahun Kasus Munir, Dokumen TPF Hilang hingga Pollycarpus Bebas

Polisi menangkap Muchdi empat tahun kemudian, tepatnya 19 Juni 2008. Dia menjadi tersangka dan dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan terencana.

Muchdi diketahui puluhan kali berkomunikasi dengan Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda Indonesia yang menjadi pelaku pembunuhan Munir. Di hari tewasnya Munir, terdapat 15 sambungan telepon antara Muchdi dan Polly.

Simak juga: Alex Asmasoebrata Bangga Berbesankan Muchdi

Keduanya menjadi terdakwa. Polly kemudian divonis 14 tahun penjara, tetapi Muchdi bebas dari segala tuntutan pada 31 Desember 2008. Padahal, dia sebelumnya didakwa menganjurkan dan memberi sarana kepada Polly untuk membunuh Munir. Muchdi dijerat dengan Pasal 55 KUHP Ayat 1 juncto Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara.

Selanjutnya: Karir Muchdi Pr di bidang politik

<!--more-->

Di bidang politik, Muchdi sempat menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra setelah ikut membidani partai tersebut. Namun, pada 23 Februari 2011 Muchdi berbalik haluan dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan.

Simak juga: Muchdi Dukung Jokowi, Moeldoko: Tak akan Ada Perlindungan Hukum

Kendati PPP mengusung Prabowo-Hatta Rajasa di pilpres 2014, Muchdi malah mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Dia bergabung dengan Relawan Matahari Indonesia dan ikut memenangkan Jokowi.

Muchdi tak terlalu kerap muncul hingga pada 2018 dia bergabung ke Partai Berkarya yang dipimpin anak Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Dia merapat bersamaan dengan Pollycarpus yang sudah bebas. Pollycarpus bebas bersyarat sejak 2014 dan bebas murni pada 29 Agustus 2018.

Dukungan Muchdi disambut baik oleh barisan kubu Jokowi. Cawapres Ma'ruf Amin mengaku percaya diri dengan dukungan itu. Menurut dia, Muchdi mengikuti hati nuraninya dalam melabuhkan dukungan, tidak semata-mata mengikuti arahan partai.

"Sangat apresiasi, artinya mereka tidak hanya tergantung pada partainya tapi pada aspirasi hati nuraninya," kata Ma'ruf di rumahnya, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019.

Sedangkan kubu Prabowo tak ambil pusing atas bergabungnya Muchdi ke barisan pendukung Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, setelah keluar dari Gerindra Muchdi sudah lama tak berkomunikasi dengan Prabowo.

Fadli juga mengklaim tak ada masalah dengan dukungan Muchdi kepada Jokowi. "Sudah ratusan jenderal hebat bergabung dengan kami," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.

Merapatnya Muchdi Pr menambah panjang deretan purnawirawan jenderal bermasalah di kubu Jokowi. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Abdullah Makhmud Hendropriyono, Sutiyoso, hingga Muchdi. Deretan nama ini disinyalir terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM, mulai dari kasus 27 Juli 1996, penculikan aktivis 1997/1998, hingga pembunuhan Munir.