Bantah Pakai Konsultan AS, Kubu Jokowi Sebut Lawannya Alihkan Isu

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 6 Februari 2019 11:19 WIB

Abdul Kadir Karding. Instagram/@abdulkadirkarding

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf membantah bahwa calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menggunakan konsultan politik Amerika Serikat Stanley Greenberg, seperti dugaan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade. Selama dua periode menjadi tim sukses Pak Jokowi, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengaku tidak pernah melihat dan mendengar konsultan politik Jokowi orang asing, apalagi Amerika. “Saya kira, ini adalah narasi bohong baru yang dibangun,” ujar Karding saat dihubungi Tempo pada Rabu, 6 Februari 2019.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai, kubu Prabowo sengaja mengalihkan isu dugaan konsultan asing yang digunakan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang baru-baru ini diungkapkan Jokowi. “Apa yang disampaikan Pak Jokowi mungkin memukul mereka, sehingga butuh satu upaya pengalihan isu.” Tapi, ia ingin menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah menggunakan konsultan asing.”

Baca: Kubu Jokowi Pakai Propaganda Rusia Sejak Hoax Ratna Sarumpaet

Andre Rosiade mengaku informasi tentang keterkaitan Stanley Greenberg dan Jokowi ini didapat dari website www.political-strategist.com. Salah satu kontributor di lembaga konsultasi politik The Political Strategist itu ialah Stanley Bernard Greenberg. Greenberg dijelaskan sebagai seorang konsultan politik, peneliti, dan penulis buku. Kliennya meliputi politikus, partai politik, korporasi, dan organisasi akar rumput.

Stanley Greenberg adalah pendiri dan CEO dari Greenberg Quinlan Rosner Research. Perusahaan riset dan konsultasi yang berbasis di Washington DC ini ditengarai berafiliasi dengan Partai Demokrat di negeri itu. Greenberg menghasilkan penelitian yang membantu menyukseskan manuver kandidat atau korporasi, terutama menyangkut isu perubahan iklim, transformasi peran gender, milenial, dan reformasi politik.

Advertising
Advertising

Website itu membeberkan sejumlah nama politikus yang pernah menjadi klien Greenberg. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Senator Amerika Serikat John Kerry, Kanselir Jerman Gerhard Schroder, hingga Presiden Joko Widodo. Andre membantah menuduh Jokowi karena tidak ingin melakukan fitnah. “Kami menunggu klarifikasi. Kalau memang pernah, kenapa harus risih?" kata Andre kepada Tempo, Rabu, 6 Januari 2019.

Baca: Peneliti LIPI Nilai Jokowi Tampil Agresif untuk Elektabilitas

Wakil Sekretaris TKN Jokowi – Ma’ruf, Ahmad Rofiq mengatakan tuduhan kubu Prabowo sangat tidak berdasar dan terlalu mengada-ada. “Aneh juga kalau memakai konsultan,” ujar Rofiq. Jokowi sudah berbuat sesuatu, sudah melakukan program dan sangat tahu apa yang mesti dilakukan.

Politikus Perindo ini menegaskan di luar kerja-kerja pemenangan di pemilihan presiden 2019, Jokowi juga tidak menggunakan konsultan asing. “Tidak ada keterlibatan konsultan asing dalam hal apapun,” ujar dia.

DEWI NURITA l BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya