Sandiaga Klaim Rekan Rusia-nya Pertanyakan Maksud Ucapan Jokowi

Selasa, 5 Februari 2019 11:17 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno bermain basket di SMA Pangudi Luhur, Jakarta bersama para alumni lain, Sabtu 2 Februari 2019. Tempo/Fikri Arigi

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku tak ingin menambah kegaduhan ihwal propaganda Rusia yang sebelumnya dilontarkan Presiden Joko Widodo. Pernyataan Jokowi yang disampaikan di Surabaya, Sabtu pekan lalu itu telah menuai komentar pelbagai pihak, termasuk dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia.

Berita terkait: Soal Paradise Papers, Sandiaga Uno: Materi yang Didaur Ulang

Sandiaga mengakui ucapan Jokowi itu juga memancing respons dari beberapa temannya yang berasal dari Rusia. Mereka, kata Sandiaga, menanyakan maksud pernyataan Jokowi itu. "Apakah maksudnya ini? Apakah kami dituduh mencampuri urusan Indonesia?" kata Sandiaga bercerita di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Februari 2019.

Sandiaga Uno mengaku meminta kepada teman-temannya itu agar tak terlalu menanggapi pernyataan Jokowi. Menurut dia, pernyataan lawannya di pemilihan presiden 2019 itu tak seharusnya mengganggu kerja sama Indonesia dan Rusia. Apalagi, ujarnya, Jakarta dan Moskow menjalin kerja sama sister city.

"Saya bilang jangan terlalu ditanggapi karena ini tahun politik, semua yang disampaikan itu mungkin ada urusannya dengan politik dalam negeri, tidak ada urusannya dengan persahabatan kita dengan Rusia," kata dia.

Advertising
Advertising

Sandiaga mengatakan dia ingin fokus pada propaganda di bidang ekonomi saja. Dia juga mengklaim masyarakat yang ditemuinya saat kampanye tak pernah bertanya ihwal kemungkinan pihaknya menggunakan konsultan asing. Mereka, ujarnya, lebih menanyakan soal lapangan kerja dan harga-harga barang.

Ucapan Jokowi ihwal propaganda Rusia itu terlontar saat menghadiri deklarasi dukungan di Redaksi JawaPos, Surabaya pada Sabtu, 2 Februari 2019. Menurut Jokowi, istilah itu merujuk pada cara berpolitik yang dilakukan dengan cara menyebarkan dusta, fitnah, dan hoaks.

Jokowi meminta cara-cara itu dihentikan. "Cara-cara berpolitik seperti ini harus diakhiri. Menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi," kata Jokowi.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

1 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

8 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

18 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

18 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

20 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya