TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengambil sikap netral pada pilpres 2019. AMAN hanya menyerahkan kedua pilihan itu kepada masing-masing anggotanya, tanpa ada sikap dari organisasi untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Baca: Perludem: Masyarakat Adat Paling Aktif dalam Pemilu

Sikap ini diambil AMAN karena melihat banyak janji saat kampanye 2014 yang tidak ditepati ketika terpilih. Terlebih janji dengan masyarakat adat. "Kehadiran Jokowi waktu itu membawa harapan," ucap Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi saat ditemui di D'Hotel, Jakarta Pusat pada Ahad, Februari 2019.

Saat itu, kata Rukka, pihaknya berkomunikasi dengan tim Jokowi dan usulan dari AMAN kemudian di terima. "Itulah yang hadir dalam 6 poin Nawacita. Salah satunya adalah membuat sebuah badan yang independen dan permanen di tingkat nasional untuk masyarakat adat dan undang-undang masyarakat adat," ujar Rukka.

Namun, Rukka menilai program kampanye dari Jokowi - Jusuf Kalla tidak terealisasi hingga saat ini. Bahkan, RUU masyarakat adat saat ini tidak jelas situasinya. "Ini karena pemerintah, bukan karena DPR. Jadi ini memang karena presiden, tidak ada daftar isian masalah dari presiden, dari pemerintah," ucap Rukka.

Baca: AMAN Dorong Demokrasi ala Masyarakat Adat Diterapkan Nasional

Karena itulah, AMAN menyatakan pihaknya tak akan terbawa oleh janji kampanye dari kedua kubu dan mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu pasangan. Tetapi, bukan berarti mereka golongan putih (golput), melainkan para anggota diberi untuk menilai para paslon dalam visi misinya terlebih untuk masyarakat adat.