Jokowi Tepis Kriminalisasi Ulama di Pesantren Maimun Zubair

Sabtu, 2 Februari 2019 09:54 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) memberikan sambutan disaksikan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Maimoen Zubair (tengah) saat menghadii acara Sarang Berzikir Untuk Indonesia Maju di Rembang, Jawa Tengah, Jumat 1 Februari 2019. Dalam acara tersebut Maimoen Zubair mengisyaratkan akan mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Rembang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan klarifikasi atas tuduhan antiulama dalam acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju di Pondok Pesantren Al-Anwar pimpinan Kiai Haji Maimun Zubair, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Baca: Beda Anak Kiai Maimun Zubair: Satu Jokowi, Lainnya Prabowo

Jokowi mengatakan, setiap pekan dirinya masuk ke pondok pesantren bersama para ulama dan menandatangani penetapan Hari Santri. "Terus yang tanda tangan Perpres Hari Santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Masak antiulama tanda tangan (perpres) Hari Santri. Logikanya tuh memang harus kita pakai. Kalau Cak Lontong bilang, 'Mikir.. mikir.. mikir'," kata Jokowi dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden yang diterima Tempo, Sabtu, 2 Februari 2019.

Jokowi juga mengaku heran dengan pihak yang menyebut dirinya mengkriminalisasi ulama. Ia mempertanyakan ulama mana yang ia kriminalisasi. Menurut mantan Gubernur DKI itu, disebut kriminalisasi jika seseorang tidak mempunyai kasus hukum tapi dimasukkan ke penjara.

"Kalau ada kasus hukumnya, ada masalah hukum, ada yang melaporkan, aparat kemudian melakukan penyidikan-penyidikan, kemudian dibawa ke lembaga yudikatif yang namanya pengadilan, yang memutuskan di pengadilan. Kalau memang dianggap tidak salah ya mesti bebas," ujarnya.

Advertising
Advertising

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan persaudaraan. Ia tidak ingin persatuan dan persaudaraan bangsa tercoreng karena hal-hal kecil. Misalnya, perbedaan pilihan politik baik dalam kancah pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, maupun pemilihan presiden.

Jokowi pun mengimbau agar masyarakat bersikap bijak dalam memilih, antara lain dengan melihat prestasi, pengalaman, program, ide, dan gagasan calon pemimpin yang akan dipilihnya. Menurut dia, pesta demokrasi tersebut tidak seharusnya diisi dengan fitnah, saling ejek, saling mencela, dan saling menghina.

Simak juga: Duduk di Dekat Jokowi, Maimun Zubair Isyaratkan Dukungan Pilpres

"Itu bukan nilai-nilai agama yang kita anut, itu bukan nilai-nilai Islami, itu bukan nilai-nilai keindonesiaan kita. Kita memiliki etika, kita memiliki tata krama, kita memiliki sopan santun, kita memiliki budi pekerti," kata Jokowi.

Berita terkait

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

12 menit lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

33 menit lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

8 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

9 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

12 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

12 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

12 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

13 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

14 jam lalu

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.

Baca Selengkapnya