Soal Yang Gaji Kamu Siapa, Bawaslu Diminta Periksa Rudiantara

Jumat, 1 Februari 2019 10:23 WIB

Menkominfo Rudiantara (kiri) didampingi Dirut Telkom Grup Alex J Sinaga memberikan keterqangan kepada wartawan terkait Satelit Telkom 1 di gedung Menkominfo, Jakarta, 12 September 2017. Dirut Telkom Grup Alex J Sinaga mengatakan konektivitas sebanyak 15.019 sites layanan pelanggan, baik 11.574 sites layanan ATM maupun 3.445 sites Non-ATM telah pulih sesuai komitmen. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Soal pernyataan yang gaji kamu siapa, Anggota Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaen, mengatakan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu harus memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Pertanyaan itu sebelumnya ditujukan Rudiantara kepada pegawai Kominfo yang mendukung pasangan calon nomor urut 02 di pemilihan presiden 2019.

Baca: Sindiran Rudiantara Berujung Heboh #YangGajiKamuSiapa

"Bawaslu harus turun tangan tanpa menunggu laporan. Yang dilakukan Rudiantara itu menciderai demokrasi," kata Ferdinand kepada Tempo, Jumat, 1 Februari 2019. Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, Bawaslu mesti proaktif jika masih merasa bertugas dan berwenang mengawasi pemilu.

Ferdinand menilai Rudiantara telah bersalah melanggar aturan cuti bagi pejabat yang akan berkampanye yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia juga menganggap Rudiantara telah mengarahkan orang untuk memilih pasangan 01, dengan mempertanyakan dan mengintimidasi aparatur sipil negara (ASN) soal gaji dari siapa.

Menurut dia, tindakan itu tergolong pidana pemilu dan pemaksaan kehendak. Dia mengatakan, Rudiantara tidak sepatutnya menerapkan politik yang menakut-nakuti dengan menyeret persoalan gaji ASN yang sebenarnya juga bersumber dari uang rakyat, bukan pemerintah. "Pemerintah saja digaji oleh rakyat, kok merasa pemerintah yang gaji ASN," ujarnya.

Advertising
Advertising

Ferdinand mengimbuhkan, BPN akan mengkaji untuk melaporkan Rudiantara ke Bawaslu. "Kami akan bahas apakah akan dilaporkan atau tidak."

Rudiantara soal gaji ASN ini sebelumnya terlontar saat acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis kemarin, 31 Januari. Rudiantara awalnya menanyai audiens, yang merupakan anak buahnya, ihwal stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di kompleks kementeriannya.

Baca: Kominfo Klarifikasi Ucapan Rudiantara Soal yang Gaji Ibu Siapa

Pertanyaan voting Rudiantara soal preferensi desain stiker, apakah nomor satu atau nomor dua, itu sontak memancing sorak sorai pegawai Kominfo. Rudiantara kemudian menyampaikan bahwa voting itu tak terkait dengan pilpres 2019.

Setelah divoting, Rudiantara memutuskan desain yang dipilih ialah yang kedua. Namun, dia lantas memanggil seorang perempuan yang memilih desain nomor dua itu dan menanyai alasannya. Jawaban perempuan itu menjurus ke pilpres 2019.

"Bismillahhirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja Pak. Keyakinan atas visi misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja," kata pegawai itu. Jawaban itu disambut sorakan riuh.

Rudiantara menukas, dia berujar pertanyaannya menyangkut desain stiker dan bukan pilpres 2019. Berikutnya, dia memanggil orang lain yang memilih desain pertama. Orang itu kemudian menjawab desain stiker pertama lebih cerah.

"Saya terima alasan yang nomor satu, tapi saya tidak bisa terima alasan nomor dua. Mohon maaf, ibu tidak bicara mengenai desain, terima kasih bu, terima kasih," kata Rudiantara.

Rudiantara mempersilakan dua pegawai itu turun dari panggung. Namun saat mereka sedang berjalan, dia memanggil kembali pegawai yang memilih desain stiker nomor dua. "Bu, Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?," tanya Rudiantara.

Pegawai itu pun menjawab pertanyaan soal yang gaji kamu siapa. Rudiantara kemudian menimpali. "Bukan yang keyakinan Ibu? Ya sudah, makasih."

Berita terkait

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

3 jam lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Kominfo Akan Panggil Penerbit Game Online soal Klasifikasi Umur dan Adegan Berbahaya

1 hari lalu

Kominfo Akan Panggil Penerbit Game Online soal Klasifikasi Umur dan Adegan Berbahaya

Kominfo akan sosialisasi larangan peredaran game online yang memunculkan indikasi kekerasan berupa darah darah hingga soal klasifikasi umur.

Baca Selengkapnya

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

2 hari lalu

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

Kominfo menggandeng BSSN untuk menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali

Baca Selengkapnya

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

3 hari lalu

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, akan menjadi gerbang bagi produk gawai asing yang akan masuk ke pasar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

3 hari lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

3 hari lalu

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

3 hari lalu

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

Kominfo akhirnya mengizinkan masuknya layanan Starlink ke Indonesia. Bukan untuk kota besar, Starlink didorong masuk ke wilayah terisolir.

Baca Selengkapnya

Perlu Regulasi untuk Mengatasi Dampak Buruk AI, Begini Kata Sekjen Kominfo

6 hari lalu

Perlu Regulasi untuk Mengatasi Dampak Buruk AI, Begini Kata Sekjen Kominfo

Walau AI meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tapi tak jarang juga mampu memproduksi hoaks, disinformasi dan bahkan deepfake.

Baca Selengkapnya

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

7 hari lalu

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia dengan mempercepat transformasi digital dan mengembangkan talenta digital nasional

Baca Selengkapnya

Judi Online: Seperti Menghadapi Hantu hingga Menarget hanya Operator Level Bawah

9 hari lalu

Judi Online: Seperti Menghadapi Hantu hingga Menarget hanya Operator Level Bawah

Pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan problem pemberantasan judi online tak menyentuh akar masalah

Baca Selengkapnya