Petisi Pensiunan TNI - Polri Ini Desak Aparat Netral di Pilpres

Senin, 28 Januari 2019 16:19 WIB

Mantan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno memberikan pandangannya soal situasi politik Indonesia saat ini di Universitas Bung Karno. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta-Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian yang tergabung dalam Forum Peduli Netralitas dan Profesionalitas TNI, Polri, dan ASN berkumpul membuat acara bertajuk 'Petisi Pilpres Netral, Jujur, dan Damai,' Senin, 28 Januari 2019. Acara dilaksanakan di kediaman Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Nugroho Djajusman, kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Dari pantauan Tempo, para purnawirawan yang menghadiri acara tersebut antara lain Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Marsekal (Purn) Imam Sufaat, Laksamana (Purn) Tedjo Edhi Purdijato, Komisaris Jenderal (Purn) Sofjan Jacoeb, dan Komisarin Jenderal (Purn) Nugroho Djajusman. Nampak pula mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli hadir di lokasi.

Baca: Panglima TNI Tegaskan Institusinya Netral dalam Pemilu 2019

Djoko Santoso merupakan ketua tim kampanye Prabowo - Sandiaga. Dalam petisi yang dibacakan oleh Sofjan Jacoeb, mereka mendesak pemerintah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendesak netralitas TNI, Polri, BIN, dan semua Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2019.
2. Mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijaga oleh para prajurit TNI dan Polri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019.

"Kepada semua pihak, termasuk masyarakat luas, agar melaporkan kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan pihak terkait lainnya apabila mengetahui terjadinya ketidaknetralan atau keberpihakan jajaran TNI, Polri, BIN dan aparatur negara lainnya demi menjamin jujur dan adilnya pemilu," kata Sofjan Jacoeb saat membacakan petisi.

Simak: Hadiri Apel Danrem-Dandim, Jokowi: Netralitas TNI Harus Dijaga

Djoko Santoso yang juga merupakan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menuturkan kehadirannya itu dalam rangka ikut mendesak TNI, Polri, Intelijen, dan ASN untuk mengawal demokrasi dengan baik.

"Jika aparat negara tidak netral, sama saja Indonesia kembali dalam peradaban yang primitif. Kita sudah 73 tahun merdeka jangan mempertontonkan peradaban primitif," ujar Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

9 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

2 hari lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

2 hari lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya