Deklarasi Jogja Dukung Jokowi Ricuh, PDIP Bantah Terlibat

Senin, 28 Januari 2019 09:46 WIB

Sejumlah kader dan simpatisan PDIP melakukan senam bersama kader dan simpatisan dalam Parade Akhir Pekan di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 6 Januari 2019. Hasto Kristiyanto menyampaikan, ada 3 ribu peserta dari berbagai daerah yang hadir di lokasi. ANTARA

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kericuhan terjadi setelah acara 'Deklarasi Jogja Dukung Jokowi' yang dihelat elemen Aliansi Masyarakat Yogyakarta di lima lokasi Kota Yogyakarta, Ahad sore, 27 Januari 2019. Bentrokan terjadi pasca acara itu selesai dan para peserta yang sebagian besar merupakan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) berkonvoi di kawasan Umbulharjo, Jogokariyan, dan Ngampilan.

“Ada simpatisan yang terlibat bentrok dengan kelompok lain," ujar Ketua PDI Perjuangan DIY Bambang Praswanto, Ahad petang, 27 Januari 2019. Dipusatkan di Stadion Mandala Krida Yogya, saat acara berlangsung situasi masih aman.

Baca: Pengacara Sebut Ahok Telah Dapat Ajakan Bergabung dengan PDIP

Sejumlah simpatisan PDIP terluka dan dirawat di Rumah Sakit Ludiro Husodo dan Bethesda.

Bambang menuturkan acara yang digelar bukanlah acara yang digagas PDIP DIY atau Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi – Ma’ruf. Acara itu juga bukan acara relawan resmi Jokowi - Maruf. Melainkan dari kelompok masyarakat lain yang ingin memberikan dukungan untuk Jokowi - Maruf.

Baca: Hatta Rajasa hingga Yusril Ihza di Ultah Megawati Soekarnoputri

Advertising
Advertising

Menurut Bambang, tidak ada pengurus PDIP DIY yang datang ke acara itu karena dinilai sudah menjurus ke kampanye terbuka. “Itu belum boleh dilakukan sesuai aturan pemilu." Saat acara digelar, pengurus PDIP DIY sedang rapat kerja daerah untuk mempersiapkan program kampanye untuk Jokowi - Ma’ruf.

Soal ribuan simpatisan PDIP yang datang dari berbagai penjuru itu, Bambang mengatakan sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Presiden Jokowi akan hadir dalam acara itu. Sehingga massa terutama simpatisan dari berbagai laskar PDIP berdatangan.

Bambang mengaku tak tahu asal-muasal informasi kedatangan Jokowi itu. "Untuk mengklarifikasi kabar itu, kami sebenarnya sudah keluarkan edaran sehari sebelumnya.” Jokowi tak akan datang dalam acara itu karena menghadiri acara Muslimat NU. Ia mengatakan agar penyelenggara tak mencantumkan logo partai apapun karena bukan acara partai.

Simak: Sonder Besuk Ahok, Megawati Sering Kirim Makanan Kecil ke Penjara

Bambang menduga bentrokan yang terjadi itu antara simpatisan PDIP atau massa merah dengan kelompok massa hijau, istilah untuk simpatisan PPP di DIY yang sejak lama memang saling berseberangan dan kerap bentrok. "Kalau dilihat lokasi bentrokannya, ya memang itu semua basis massa hijau."

Ia prihatin dengan insiden kericuhan itu meski bukan acara PDIP DIY. Pihaknya tetap akan melakukan evaluasi agar menjelang hajatan pesta demokrasi tak ada keributan dan kericuhan seperti itu lagi. "Apalagi ada salah satu korban luka kabarnya siswa SMP (dari simpatisan PDIP), ini bakal menjadi catatan kami."

Berita terkait

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak

2 jam lalu

Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak

Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

2 jam lalu

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

3 jam lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

4 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

6 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

8 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

18 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

18 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

18 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya