Hashim: Elektabilitas Prabowo Terpaut 11 Persen dari Jokowi

Senin, 28 Januari 2019 08:16 WIB

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto (kiri) dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo saat menghadiri Deklarasi Gerakan Emas di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang juga adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap hasil survei internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait elektabilitas Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca: Hashim Jamin Prabowo tak Akan Dirikan Negara Islam

Menurut Hashim, survei internal BPN menemukan selisih elektabilitas antara Prabowo - Sandiaga tak lebih dari 11 persen dengan Jokowi - Ma'ruf.

"Ada yang 5 sampai 7 persen, ada yang 6 sampai 10 persen, dan ada yang katakan 7 sampai 11 persen," kata Hashim kepada Tempo di gedung Bhayangkari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 27 Januari 2019.

Hashim lalu menuturkan lembaga-lembaga survei yang mengumumkan jarak elektabilitas keduanya lebih dari 20 persen telah melakukan kebohongan. "Memang masih (unggul Jokowi). Tapi saya kira yang mengatakan 20 sampai 25 persen di atas itu semuanya hoax dan fake news," tutur dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, beberapa hasil sigi lembaga-lembaga survei menemukan jarak elektabilitas kedua pasangan calon masih terpaut dua digit. Di antaranya adalah survei Indikator Politik sebesar 20,1 persen, Alvara 19,2 persen, dan Charta Politika 19,1 persen.

Sementara itu, hasil survei Media Survei Nasional (Median) menemukan jarak elektabilitas kedua paslon tinggal satu digit, yaitu 9,2 persen.

Simak juga: Cerita Hashim Soal Latar Belakang Agama Keluarga Prabowo Beragam

Wakil Ketua BPN Mardani Ali Sera sebelumnya juga mengatakan selisih elektabilitas Prabowo - Sandiaga tak terpaut cukup jauh dengan tren yang membaik. "Trennya getting closer, dari 14 persen ke 11 persen," kata Mardani 8 Januari 2019 lalu.

Berita terkait

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

3 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

3 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

3 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

3 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

4 jam lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

6 jam lalu

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

6 jam lalu

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.

Baca Selengkapnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

6 jam lalu

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

7 jam lalu

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.

Baca Selengkapnya