TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai gejala golput di pemilihan presiden yang mencuat belakangan ini sebagai hal wajar. Adi berpendapat golput adalah pilihan yang rasional di tengah situasi politik saat ini. Kendati begitu, Adi menilai angka peluang golput masih berada pada level yang tidak terlalu mengkhawatirkan.

"Itu wajar sebagai respons situasi politik yang berkembang saat ini," kata Adi kepada Tempo, Jumat, 25 Januari 2019. Menurut Adi, kedua kubu calon presiden-wakil presiden masih terjebak di hal-hal yang sifatnya remeh temeh dan dangkal. Apalagi, kata dia, debat pertama pemilihan presiden yang digelar Kamis, 17 Januari lalu pun tidak mampu menjelaskan apa pun kepada publik.

Adi mengakui kegagalan debat pertama itu juga lantaran format yang kaku dari Komisi Pemilihan Umum dan diberikannya daftar pertanyaan kepada para kandidat sebelum debat. Namun, kata dia, baik Joko Widodo - Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto - Sandiaga Uno juga tak menyampaikan visi misi mereka dengan jelas kepada publik. "Kontestan juga gagal menyampaikan visi misi mereka ke hadapan publik.”

Adi juga menganggap lazim seruan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Sipil bahwa golput adalah hak dan bukan tindak pidana yang disampaikan di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu lalu, 12 Januari. Dalam acara itu, sejumlah orang yang hadir menyatakan akan golput lantaran muak dengan pilihan yang ada di pemilihan presiden 2019.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, golput dipilih sebagai bentuk koreksi terhadap sistem demokrasi saat ini. Menurut Arif, masyarakat yang tergabung dalam koalisi itu kecewa dengan masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia, tidak terpenuhinya hak warga negara, dan maraknya korupsi.

"Itu adalah respons kritis dari civil society karena pemilu saat ini tidak menyentuh persoalan masyarakat, elite hanya sibuk dengan dirinya sendiri," kata dia.

Kendati begitu, Adi menilai angka peluang golput masih berada pada level yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi memperkirakan angka golput berada di kisaran 20 persen. Sedangkan, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga angka golput tak akan bisa ditekan di angka 30 persen.

Merujuk prediksi ini, kata Adi, masih ada sekitar 70 persen masyarakat yang akan berpartisipasi di pilpres 2019. Dia mengatakan angka ini masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya yang partisipasi politiknya juga tidak terlalu tinggi.

BUDIARTI UTAMI PUTRI