JPPR Temukan Penyumbang Fiktif Dana Kampanye Pilpres di Dua Kubu

Reporter

Friski Riana

Senin, 21 Januari 2019 16:11 WIB

Jokowi Ma'ruf Prabowo Sandiaga (Indra Fauzi)

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan adanya dugaan dana sumbangan fiktif dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Penyumbangnya tidak jelas, alamat di mana, NPWP tidak ada, nomor telepon tidak ada. Ini sudah melanggar PKPU," kata Manajer Pemantauan Seknas JPPR Alwan Ola Riantoby di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.

Dalam LPSDK pasangan Jokowi-Ma'ruf, Alwan menyebut ada 18 penyumbang perseorangan teridentifikasi fiktif dengan besaran sumbangan Rp 7.770.475. Sedangkan pada LPSDK pasangan Prabowo-Subianto, JPPR menemukan adanya 12 penyumbang perseorangan fiktif sebesar Rp 12.530.000 dan 2 kelompok penyumbang fiktif sebesar Rp 18.835.000.

Alwan menuturkan, penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan Jokowi - Ma'ruf secara keseluruhan paling banyak berasal dari kelompok. Rinciannya, dana dari pasangan calon sekitar Rp 32 juta, partai pengusung Rp 1,85 miliar, perseorangan Rp 121,43 juta, kelompok Rp 38,51 miliar, dan perusahaan Rp 3,99 miliar.

Sedangkan pada pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga, dana sumbangan paling banyak berasal dari pasangan calon, yaitu sekitar Rp 54 miliar, partai pengusung Rp 1,38 miliar, perseorangan Rp 56 juta, dan kelompok Rp 18,8 juta.

Advertising
Advertising

Menurut Alwan, kebenaran LPSDK akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. Jika pasangan calon memberikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang tidak benar, kata dia, akan berpengaruh pada elektabilitas. "Nah ketidakbenaran laporan ini mengindikasikan bahwa paslon kita semakin tidak integritas bagi kami," ujarnya.

Alwan menuturkan, merujuk pada Pasal 496 UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu, peserta pemilu yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu, bisa dipidana paling lama 1 tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Adapun Pasal 497 menyebutkan setiap orang yang yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana penjara paling lama du atahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Tempo sedang berusaha memperoleh klarifikasi dari kedua kubu atas temuan JPPR tersebut.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

46 menit lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

2 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

11 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

12 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

12 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya