TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkan visi misi di pemilihan presiden 2019 terkait hukum dan hak asasi manusia. Pasangan calon nomor urut 02 ini menuangkannya dalam program aksi menjamin kemerdekaan rakyat dalam mengeluarkan pendapat dan menjamin hak konstitusional rakyat.

Baca: Debat Capres, Sandiaga: Prabowo Tak akan Serang Jokowi - Ma'ruf

Dalam program aksinya, Prabowo-Sandiaga tak menyinggung soal penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Siane Indriani mengatakan kubunya akan berfokus pada hak asasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

"Akan lebih banyak dari materi visi misi, bicara HAM bidang ekosob, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini sering menjadi sorotan. Selebihnya kita lihat saja debatnya nanti," kata Siane kepada Tempo, akhir Desember lalu.

Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar mengatakan capres-cawapres, tak hanya Prabowo-Sandiaga tetapi juga Joko Widodo-Ma'ruf Amin tebang pilih saat berbicara ihwal HAM. Keduanya hanya membahas isu-isu HAM yang menguntungkan mereka secara elektoral, tetapi menghindari isu-isu lain yang dianggap merugikan.

"Selain tak bicara pelanggaran HAM berat masa lalu, mereka juga tidak bicara misalnya soal penyitaan buku-buku yang dianggap mengandung muatan komunisme, tak bicara soal persekusi Ahmadiyah," kata Rivanlee di kantornya, Jumat, 11 Januari 2019.

Baca: Charta Politika: #2019GantiPresiden Diubah Justru Rugikan Prabowo

Adapun turunan dari program aksi Prabowo-Sandiaga untuk menjamin kemerdekaan rakyat dalam mengeluarkan pendapat adalah sebagai berikut.

1. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) seluruh warga negara dan mengapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

2. Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.

3. Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya.

4. Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas, dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

5. Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.

6. Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.

7. Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum.

Selanjutnya, dalam program aksi menjamin hak konstitusional rakyat, Prabowo-Sandiaga memiliki beberapa turunan program sebagai berikut.

1. Menjamin penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan pemilu dan pilkada.

2. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang salah satunya melalui optimalisasi fungsi dan peran Badan Hukum Indonesia (BHI).

4. Melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks Warga Negara Indonesia, anak eks Warga Negara Indonesia Indonesia, dan Warga Negara Asing yang orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri.

5. Meningkatkan kualitas demokratisasi melalui penguatan sistem, praktik, dan budaya demokrasi yang lebih susbstansial dengan mendorong hadirnya figur berkualitas, gagasan terbaik, dan perilaku keteladanan.