TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Jokowi melihat akan ada banyak celah bagi mereka untuk menyerang kubu penantang, Prabowo Subianto dalam debat capres pertama, terutama tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Pasangan calon presiden akan menyinggung kasus penculikan aktivis yang menyeret nama Prabowo Subianto dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah, perusahaan yang pernah dipimpin Sandiaga Uno.

Isu penculikan penting agar masyarakat tidak lupa dan mengetahui jejak rekam seseorang,” kata Koordinator tim debat Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, Selasa 15 Januari 2019. Debat pertama digelar hari ini, Kamis, 17 Januari 2019, dengan mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. “Pemimpin Indonesia ini harus orang baik-baik.”

Baca: Tiga Jam Rapat Persiapan Debat, Jokowi: Mantab Betul

Kendati demikian, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma'ruf, Arsul Sani mengakui di sisi lain kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dijanjikan selesai di era Jokowi, juga akan menjadi bumerang saat debat. "Harus kami akui, penyelesaian kasus HAM masa lalu masih menjadi hutang pemerintahan Pak Jokowi," kata Arsul Sani, akhir Desember 2018.

Apa visi misi Jokowi - Ma'ruf di bidang HAM untuk 2019-2024?

Berdasarkan salinan visi misi Jokowi - Ma'ruf yang diterima Tempo, ada sembilan fokus utama untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pasangan ini berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Baca: Jokowi - Ma'ruf Bertemu Tim Kampanye untuk Pemantapan Teknis

Keduanya juga berjanji meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM, termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan, memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menindak tegas pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, melindungi hak-hak masyarakat adat, memberikan perlindungan bagi kaum difabel, dan melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Janji Jokowi – Maruf lainnya adalah meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan, memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah, serta meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.