Bawaslu Solo Layangkan Panggilan Kepada Ketua Umum PA 212

Rabu, 16 Januari 2019 16:37 WIB

Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 Solo Raya mengikuti acara Tabligh Akbar di Solo, Jawa Tengah, Minggu 13 Januari 2019. Aksi yang mengangkat tema Putihkan Solo Kibarkan Bendera Tauhid tersebut berjalan aman dan tertib. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo melayangkan surat panggilan kepada Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif. Panggilan itu terkait adanya laporan dugaan pelanggaran dalam acara tablig akbar PA 212 di Solo yang digelar pada akhir pekan lalu.

"Kami sudah memeriksa pelapor serta satu saksi," kata Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Solo, Poppy Kusumo, Rabu 16 Januari 2019. Pelapor dalam kasus tersebut adalah Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Solo, Her Suprabu.

Hingga saat ini Bawaslu Solo juga belum membuat kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran itu. "Kami masih harus memeriksa saksi lain, saksi ahli dan terlapor," katanya. Menurut Poppy, ada empat orang saksi ahli yang akan dimintai pendapat.

Pihaknya juga telah melayangkan surat panggilan terhadap terlapor, dalam hal ini Slamet Ma'arif. "Surat kami kirim hari ini dan diharapkan bisa sampai besok," katanya. Bawaslu Solo menjadwalkan untuk memeriksa Slamet Ma'arif pada Senin pekan depan.

Selain itu, Bawaslu juga meminta agar pelapor menambah lagi saksi yang diajukan. "Sebenarnya mereka sudah mengajukan tiga saksi tapi keterangannya sama," katanya. Dia berharap ada saksi lain yang bisa lebih menguatkan laporan tersebut.

Dalam kegiatan tablig akbar tersebut sebenarnya Bawaslu Solo juga mengirimkan pengawas untuk memantau kegiatan. Menurutnya, ada beberapa temuan dari pengawas yang serupa dengan laporan yang dibuat oleh TKD Jokowi-Ma'ruf Solo.

Sedangkan pelapor, Her Suprabu menyebut sebenarnya ada beberapa pembicara lain yang terindikasi melakukan kampanye dalam acara tablig akbar yang digelar di Bundaran Gladak itu. "Tapi terlapornya hanya satu orang karena jelas-jelas masuk dalam tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga," katanya.

Sedangkan juru bicara kegiatan tablig akbar, Endro Sudarsono menyebut #2019GantiPresiden tidak termasuk unsur kampanye. "Tagar itu sudah beberapa kali dibicarakan dan memang sudah disimpulkan tidak termasuk unsur kampanye," katanya.

Sedangkan penjelasan mengenai tata cara pencoblosan menurutnya sama sekali tidak merujuk ke salah satu pasangan calon. Dia menyebut hal itu merupakan salah satu upaya edukasi kepada masyarakat. "Kami justru membantu pemerintah agar partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu bisa lebih besar," katanya.

AHMAD RAFIQ (Solo)

Berita terkait

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

15 jam lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

19 jam lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

7 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

9 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

9 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

9 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

10 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

11 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

11 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya