TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan calon presiden nomor urut 02 ini berkomitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Kontroversi Pernyataan Prabowo soal Gantung Diri Akibat Ekonomi

Dahnil mengatakan Prabowo akan menolak segala upaya pelemahan lembaga antirasuah itu, termasuk revisi undang-undang yang bertujuan melemahkan KPK. "Pak Prabowo sejak awal menolak revisi UU KPK apabila revisi itu punya kecenderungan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK," kata Dahnil kepada Tempo, Selasa, 15 Januari 2019.

Dahnil mengatakan, Prabowo tetap ingin menempatkan KPK sebagai institusi hukum pemberantasan korupsi yang kuat. Dia mengklaim, calon presiden nomor urut 02 itu bahkan ingin memperkuat KPK.

Dahnil mengatakan ada beberapa cara memperkuat KPK yang digagas kubu Prabowo. Pertama, memperkuat KPK dari sisi fiskal. Dahnil mengatakan Prabowo akan memperbesar alokasi anggaran untuk KPK.

Kedua, ujarnya, Prabowo ingin memperbanyak jumlah penyidik independen di KPK. Menurut dia, banyak lembaga antikorupsi di dunia yang merekrut penyidik secara langsung, bukan mengambil dari institusi hukum lainnya.

"Harus rekrutmen penyidik yang independen, yang multidisiplin. Korupsi kan bukan hanya isu hukum, tapi terkait dengan finance crime, cyber crime, corruption and cyber, macam-macam," kata Dahnil.

Dahnil mengklaim ada beberapa terobosan lainnya yang digagas oleh kubu Prabowo dan Sandiaga terkait penguatan KPK. Namun, dia enggan membeberkan terobosan-terobosan itu.

Simak juga: Pelaporan Kubu Prabowo soal Lagu Diklaim Bukan Sentimen Politik

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan terobosan-terobosan Prabowo itu akan disampaikan dalam debat capres pertama pada Kamis, 17 Januari nanti. Debat perdana yang akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan itu mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.