TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily menyebut calon presiden 02 Prabowo Subianto telah meragukan netralitas TNI dan Kepolisian RI dalam pidato kebangsaanya Senin malam, 14 Januari 2019. Menurut dia, hal itu serius dan berbahaya.

Baca: Kubu Jokowi Sebut Pidato Kebangsaan Prabowo Miskin Gagasan Segar

"Hal ini jelas manuver yang berbahaya bagi jalannya proses demokrasi di negara kita," ujar Ace dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin 14 Januari.

Dalam pidato kebangsaanya, Prabowo sebagai mantan prajurit TNI, menyebut aparat perlu berpihak kepada rakyat bukan kepada individu. Ia mengatakan rakyat lah yang telah memberikan pakaian, pendidikan, bahkan jabatan yang mereka emban, bukan per orangan.

"Oleh karena itu, rakyat mendambakan kalian melindungi mereka, kalian milik kita juga, setialah pada bangsa dan negara jangan kepada individu," kata Prabowo.

Baca: Prabowo Paparkan Lima Fokus Kerja Jika Terpilih Jadi Presiden

Dengan mempertanyakan netralitas TNI dan Polri, Ace menuding langkah Prabowo itu seolah menegaskan kubu oposisi hendak mendelegitimasi pemilu. Sebab, menurut Ace, kubu Prabowo sebelumnya juga sempat mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ace sebelumnya memang sempat menuding kubu Prabowo membuat pernyataan-pernyataan yang cenderung menyerang KPU, dengan mengatakan adanya surat suara 7 kontainer yang telah tercoblos, hilangnya pemaparan visi-misi calon, hingga tudingan bahwa kisi-kisi pertanyaan debat diajukan oleh kubu Jokowi.

Namun kubu Prabowo menampik, dan mengatakan Ace tidak memiliki sikap gentleman. Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera, tidak ada upaya delegitimasi dari kubunya.

"Semua harus mempunyai gentleman attitude, apa yang kita sudah katakan, itu yang dikerjakan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, 8 Januari 2019.