TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin terus mempersiapkan diri menjelang debat capres pada 17 Januari 2019.

Baca juga: Menggunakan Sepeda, Jokowi Hadiri Cara Deklarasi Alumni UI

Dalam debat pertama itu tema yang akan diusung adalah soal hukum, HAM, korupsi dan terorisme. "Kami terus memaksimalkan persiapan," ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga di Jakarta pada Jumat, 11 Januari 2019.

Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengakui, dalam tema debat ini, kasus pelanggaran HAM akan menjadi salah satu prioritas pembahasan TKN, khususnya soal kasus pelanggaran HAM masa lalu. "Harus kami akui, penyelesaian kasus HAM masa lalu masih menjadi utang pemerintahan Pak Jokowi," ujar Arsul Sani, akhir Desember 2018.

Lalu, seperti apa visi misi Jokowi-Ma'ruf di bidang HAM untuk 2019-2024?

Berdasarkan salinan visi misi Jokowi-Ma'ruf yang diterima Tempo, ada sembilan fokus utama yang akan dilakukan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Salah satunya, Jokowi - Ma'ruf berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Sejumlah aktivis mengikuti Aksi Kamisan ke-558 di depan Istana Negara, Jakarta, 18 Oktober 2018. Pada aksi ke-558 tersebut, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM serta para aktivis mensuarakan kepemimpinan empat tahun Jokowi-JK, yang belum berhasil menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis

Kemudian, berjanji meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM, termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan, memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menindak tegas pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, melindungi hak-hak masyarakat adat, memberikan perlindungan bagi kaum difabel, dan melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Selanjutnya, Jokowi - Ma'ruf juga berjanji meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan, memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah, serta meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Baca juga: Jokowi Titip Pesan kepada Supir Ojek Online: Jaga Persatuan

Secara khusus, tim Jokowi enggan membeberkan program unggulan apa yang akan dikeluarkan guna memenuhi janji yang tertera dalam visi misi tersebut. Kendati demikian, sebelumnya Arsul Sani sempat membocorkan, salah satu usulan dari partainya terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu, yakni penyelesaian secara non-yudisial atau di luar pengadilan.

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong tak menampik bahwa usulan tersebut akan ditampung sebagai bahan untuk materi debat kandidat. "Kami sudah menyusun materi terkait tema debat. Apa yang disampaikan PPP merupakan bagian penyusunan materi," ujar Usman saat dihubungi Tempo, beberapa waktu lalu.