Alasan Kubu Prabowo Masukkan HAM dalam Visi Baru: Penyempurnaan

Jumat, 11 Januari 2019 10:06 WIB

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto (tengah) mengunjungi pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi pada lokasi pengungsian di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 8 Januari 2018. Selain bersilaturahmi serta melihat kondisi pengungsi, Prabowo juga menghadiri pelaksanaan temu kader, relawan dan simpatisan yang digelar di Kota Palu. ANTARA/Mohamad Hamzah

TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menambahkan kata hak asasi manusia atau HAM dalam rumusan visi misi mereka yang baru.

Baca: Kubu Prabowo Perbarui Visi Misi: Selipkan Isu HAM - Lebih Ringkas

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Siane Indriani beralasan, substansi HAM, baik secara sipil politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya sebenarnya sudah ada dalam visi misi yang lama. Namun, kata dia, rumusan lawas itu sudah terlanjur disetor ke Komisi Pemilihan Umum.

"Maka dalam penyempurnaan kami bahas lagi, akhirnya dimunculkan kata HAM secara eksplisit," kata Siane kepada Tempo, Kamis malam, 10 Januari 2019.

Siane tak membeberkan pertimbangan khusus hingga kata HAM dimasukkan. Dia juga tak menjawab tegas saat ditanya apakah langkah itu sekaligus untuk menangkis tuduhan pelanggaran HAM masa lalu yang dituduhkan kepada Prabowo.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu dianggap terlibat penculikan aktivis pada 1997/1998. Pada 1998, karir militer Prabowo berhenti. Menjelang pemilihan presiden 2014, Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemberhentian Prabowo Subianto, ketika itu Letnan Jenderal, pada 1998, tersebar di sosial media.

Isu itu semakin kencang ketika Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi membenarkan substansi surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di sosial media, dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi swasta pada 2014.

"Dulu Bapak pernah sampaikan itu sekali saja. Setelah itu enggak pernah lagi. Kalau kemudian orang mengulang-ulang lagi, selama tidak dilarang KPU, ya silakan saja," kata Fachrul Razi yang kini menjadi Ketua Tim Bravo-5, kelompok purnawirawan pendukung Jokowi, kepada Tempo pada Oktober lalu.

Siane mengatakan, dimasukkannya kata HAM secara eksplisit dalam visi misi yang baru hanya persoalan teknis. Lagipula, ujarnya, mereka masih memiliki waktu untuk terus memperbaiki visi misi hingga sebelum debat pertama pada Kamis pekan depan, 17 Januari. "Pertimbangnnya ya karena draft awal belum sempurna," ujar eks komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini.

Kata HAM itu secara eksplisit disebut dalam poin ketiga misi Prabowo-Sandiaga. Dalam rumusan yang baru, tertulis misi keduanya sebagai berikut.

Membangun keadilan dan HAM, memberantas korupsi, serta memperkuat persatuan bangsa melalui penegakan hukum dan jalan demokrasi yang berkualitas.

Simak: Kata Direktur Relawan BPN Prabowo - Sandi Soal Bagus Bawana Putra

Adapun bunyi poin yang sama di visi misi lawas kubu Prabowo ialah: Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berita terkait

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

1 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

1 jam lalu

Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

Presidential club adalah istilah yang bisa disematkan untuk silaturahmi para mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

2 jam lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

5 jam lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

6 jam lalu

Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

9 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

10 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya