2 Moderator Debat Pilpres 2014 Ini Sekarang di Sisi Pemerintah

Minggu, 30 Desember 2018 12:24 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut satu Hatta Rajasa (kanan) dan cawapres nomor urut dua Jusuf Kalla (kiri) bersama moderator Dwikorita Karnawati menyapa penonton sebelum Debat Cawapres 2014 di Jakarta, 29 Juni 2014. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang debat calon presiden dan wakil presiden 2019, pemilihan sosok moderator debat pilpres menjadi sorotan. Untuk debat pemilihan presiden sesi perdana pada 17 Januari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua wartawan senior, Ira Koesno dan Imam Priyatno sebagai moderator.

Baca: KPU Tetapkan Ira Koesno dan Imam Priyono Moderator Debat Pertama

Pada pilpres 2014 lalu, KPU juga menggelar lima kali debat capres. Menengok pada debat yang berlangsung lima tahun lalu itu, diketahui dua moderator yang kala itu memandu acara debat tersebut, kini menduduki jabatan di pemerintahan Jokowi. Keduanya adalah Dwikorita Karnawati dan Ahmad Erani Yustika.

Dwikorita menjadi moderator pada sesi ke-4 debat capres 2014. Ketika itu, dia memandu debat yang mengangkat tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK.

"Seorang perempuan. Dia wakil rektor dari UGM, namanya Dwikorita Karnawati," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, 25 Juni 2014.

Baca: Imam Priyono Mulai Persiapan Jadi Moderator Debat Pilpres Perdana

Dwikorita kini menjabat sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatoligi, dan Geofisika. Pada 3 November 2017, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik Dwikorita untuk jabatan itu menggantikan Andi Eka Satya. Sebelumnya ia berstatus sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada.

Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto (kanan) dan capres nomor urut 2 Joko Widodo (kiri) didampingi moderator debat Ahmad Erani Yustika (tengah) bersiap memulai debat calon presiden yang diselenggarakan KPU di Hotel Grand Melia, Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

Advertising
Advertising

Sementara itu, Erani menjadi moderator debat capres 2014, sesi ke-2 dengan tema Ekonomi. Kini, Erani menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi. Ia diangkat setelah Jokowi memutuskan menambah jumlah staf khususnya dari tujuh menjadi sebelas orang pada Mei 2018. Mereka yang baru bergabung adalah Erani Yustika, Adita Irawati, Abdul Ghofar Ruzin, dan Siti Ruhaini Dzuhayatin.

"Tugas yang begitu banyak di lingkaran Presiden memerlukan tambahan staf khusus," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Khusus untuk Erani, Pramono menyebut ia memiliki latar belakang yang baik. "Beliau memahami masalah dana desa, sehingga diperlukan. Selain berkaitan ekonomi adalah bagaimana dana desa meningkat," ucap Pramono.

Berita terkait

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

36 menit lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

2 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen

9 jam lalu

Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen

Wakil Ketua DPRA Safarudin mengatakan meski suara Prabowo di Pilpres 2024 kalah di Aceh, namun dia berkomitmen kembalikan dana otsus 2 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

10 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

11 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

11 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

11 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

12 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

12 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya