TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Amanat Nasional (PAN) di sejumlah daerah menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Padahal, PAN telah memutuskan mengusung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga Uno.

Yang teranyar, Dewan Pimpinan Wilayah dan kader PAN se-Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf. Deklarasi berlangsung pada Ahad, 9 Desember 2018 di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku sudah mendengar kabar deklarasi dukungan itu. Namun dia masih akan memastikan kesahihan informasi itu. "Kami masih memantau situasinya. Kabarnya memang demikian," kata Eddy kepada Tempo, Ahad malam, 9 Desember 2018.

Baca: Giliran PAN Kalimantan Selatan Dukung Jokowi ...

Sebelum DPW PAN se-Kalimantan Selatan, kader PAN di sejumlah daerah juga mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi - Ma'ruf Amin:

1. Pesisir Selatan, Sumatera Barat
   Kader PAN yang Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, mendeklarasikan dukungan secara terbuka kepada Jokowi - Ma'ruf. Hendra turut dalam deklarasi yang dinyatakan oleh sepuluh kepala daerah di Sumatera Barat pada Selasa, 18 September lalu.
   
   
2. Riau
   Ketua DPD PAN Riau Irwan Nasir secara terbuka mendukung Jokowi - Ma'ruf di pilpres 2019. Dukungan Bupati Kepulauan Meranti, Riau itu disampaikan sebelum pertengahan Oktober lalu. Irwan ikut dalam acara deklarasi yang digelar oleh kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo.
   
   
3. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
   Deklarasi dukungan DPD PAN Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berlangsung pekan lalu, Ahad, 2 Desember. Ketua DPD PAN Tanah Bumbu, Sudian Noor, mengaku mendukung Jokowi lantaran sudah merasakan dampak pembangunan selama empat tahun ini. Sudian juga menyatakan siap menerima sanksi dari DPP PAN lantaran mengambil sikap berbeda dari keputusan partai.

Baca: Pengamat Sebut PAN Bermain Dua Kaki ...

Dalam pelbagai kesempatan, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno tak menjawab tegas jika ditanya ihwal kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada kader partai yang membelot. Eddy mengatakan DPP perlu menelusuri dan berdialog terlebih dulu dengan para kader daerah yang melenceng dari garis keputusan partai itu. "Saya tidak mau berandai-andai. Kami harus memastikan dulu bahwa benar-benar ada deklarasi kepada capres yang tidak sejalan dengan keputusan DPP," kata Eddy, Ahad, 9 Desember 2018.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais pernah menyampaikan ada sanksi terhadap kader yang tak mematuhi keputusan partai. Hanafi menyebut dukungan kepada Jokowi - Ma'ruf jelas menyalahi keputusan PAN dalam rapat kerja nasional beberapa bulan silam.

Simak: Sekjen PAN Ingin Pastikan Kabar DPW Kalsel ...

Menurut Hanafi, persoalan itu tak bisa ditoleransi lantaran bukan lagi menyangkut oknum, melainkan organisasi. "Kalau betul faktanya demikian, ya tentu maksimal. Dikeluarkan dari partai," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Desember 2018 ketika mengomentari kabar deklarasi dukungan DPD PAN Tanah Bumbu.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | RYAN DWIKY | FRANCISCA